Berita :: GLOBALPLANET.news

Ketua DPD Partai Golkar dan Calon Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Drs H Ali Tambunan. (Foto: Ist)

17 November 2020 13:50:00 WIB

SUMUT, GLOBALPLANET - Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Drs H Ali Tambunan telah memutuskan ikut mencalonkan diri dalam pilkada 9 Desember 2020. Mantan Ketua DPRD Labura tiga periode ini Bertekad Membangun kabupaten Labura tanpa ada diskriminasi wilayah.

Kepada sejumlah media melalui aplikasi WhatsApp (WA), Selasa (17/11/2020), Ali Tambunan bercerita banyak hal secara terbuka mengenai kondisi pembangunan di kabupaten penghasil beras berkualitas ini.

"Kabupaten Labura ada delapan kecamatan, tetapi bertahun-tahun saya melihat diskriminasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten terus-menerus hanya memerhatikan empat kecamatan dan mengabaikan empat kecamatan lainnya," kata Ali Tambunan.

Sebagai informasi, delapan kecamatan di Labura yakni Aek Kuo, Aek Natas, Kualuh Hulu, Kualuh Ledong, Kualuh Hilir, Kualuh Selatan, Marbau, dan Kecamatab Na IX-X.

Menurut Ali, yang mengalami diskriminasi pembangunan adalah empat kecamatan penghasil beras berkualitas baik, yakni Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, Kualuh Hilir, Kualuh Leidong. 

"Saya sangat prihatin dengan kondisi empat kecamatan penghasil beras tersebut. Selama bertugas di DPRD Labura, saya mengetuk anggaran dan Perda (peraturan daerah) serta melakukan kontrol sosial," kata Ali.

Ia mengaku tahu persis selalu ada alokasi anggaran pembangunan bagi empat kecamatan penghasil beras tersebut. 

"Namun entah kenapa, setelah APBD disahkan, Pemkab Labura selalu memindahkan anggaran di empat kecamatan itu ke empat kecamatan lain," kata Ali.

Untuk itu mencegah ketimpangan pembangunan tersebut, Ali yakin tidak ada jalan lain selain ikut Pilkada. 

Bersama pasangannya, Raza Panusunan Rambe, Ali bertekad membangun Labura secara adil dan merata, tanpa ada diskriminasi wilayah.

Pihaknya pun berjanji membenahi sektor pendidikan, misalnya, dengan menaikan gaji guru honorer menjadi Rp 1.500.000 per bulan, jauh lebih besar dibanding gaji saat ini hanya Rp 150.000 sampai Rp 200.000 per bulan.

Kata dia, Labura saat ini kekurangan guru karena guru ASN yang ada malah memilih pindah menjadi ASN non-guru di Pemkab Labura.

Pihaknya juga berjanji meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk dari tempat yang paling dekat dengan masyarakat, yakni Pos Pelayanan Terpadu Pembantu (Pustu) di berbagai kelurahan.

Reporter : Hendrik Hutabarat Editor : M.Rohali 93