Berita :: GLOBALPLANET.news

Zoom meeting anggota GAPKI Sumsel bersama Sekretariat ISPO

19 November 2020 17:52:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Para pengusaha kelapa sawit yang menunggu sertifikat Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) harus lebih bersabar. Karena, proses sertifikasi ISPO menggunakan Permentan terbaru yang merupakan turunan Perpres nomor 44 tahun 2020.

Yang menjadi kendala saat ini adalah Permentan turunan dari Perpres tersebut masih belum keluar. Sehingga banyak pelaku usaha perkebunan sawit yang menunggu antrean sertifikat ISPO-nya keluar.

Ketua Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat mengatakan, data per Maret 2020 ada 803 pelaku usaha yang ikut sertifikasi ISPO, dan 621 telah menerima sertifikat ISPO. Lalu pada Desember nanti ada 72 calon yang masih menunggu disertifikasi ISPO.

Berdasarkan data 2011 hingga 2019 di Provinsi Sumatera Selatan sendiri baru 47 pelaku usaha yang menerima sertifikat ISPO.

"Rencana kami akan digelar juga ISPO Award, karena pandemi Covid-19 maka 72 calon sertifikat itu kita laporkan ke Dirjen dan akan dijadwalkan rapat komisi," ungkap Aziz dalam pertemuan dengan Anggota GAPKI Sumsel via Zoom, Kamis (19/11/2020).

Meski telah keluarnya Perpres ISPO terbaru, Permentan sebelumnya yakni Permentan nomor 11 tahun 2015 masih berlaku. Di samping 72 calon sertifikat masih ada yang masih menggunakan kriteria Permentan nomor 11, perihal tersebut kini telah diserahkan ke Lembaga Sertifikasi (LS).

"Karena kebijakan Pimpinan semuanya diserahkan ke Lembaga Sertifikasi, sampai sekarang kami tidak tau pasti berapa luas areal dan produksi CPO-nya. Akan tetapi hingga Maret 2020 luas areal yang bersertifikat ISPO tercatat 5,45 juta hektar kebun sawit atau 38 persen dari total areal kebun sawit Indonesia (14, 33 juta hektar), " tuturnya.

Permasalahan yang sering dihadapi Sertifikasi ISPO adalah Pemda dan Disbun belum sepenuhnya berperan dalam hal ini yakni Penilaian Usaha Perkebunan, Fasilitasi & Pembinaan, Penerbitan STD-B dan SPPL, Pembentukan / Pengembangan Koperasi Pekebun.

Kemudian penyelesaian masalah pemenuhan Sertifikasi ISPO memerlukan waktu yang lama. "Ini disebabkan karena Sosialisasi dan Pemberdayaan kurang intensif, koordinasi dengan Dinas terkait

belum optimal, kekurangan SDM, dan tidak ada alokasi khusus anggaran untuk ISPO. Karenanya dukungan peran Pemda cukup vital dalam melancarkan proses ISPO pelaku usaha kebun sawit, " ujarnya.

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : M.Rohali 71