Berita :: GLOBALPLANET.news

Kepala Disdik Provinsi Sumsel, Widodo. (Foto: Karerek/ GLOBALPLANET.news)

27 Desember 2017 10:55:13 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Di akhir tahun 2017, Dinas Pendidikan (Disdik) masih ‘dihantui’ dengan ketersediaan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Memasuki tahun 2018, Disdik Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diperkirakan bakal darurat 1.600 guru di berbagai Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Sumsel.

Kepala Disdik Provinsi Sumsel, Widodo mengatakan, pada tahun 2017 saja, SMAN dan SMKN di Sumsel kekurangan guru PNS mencapai 1.300 orang. Diperkirakan pada tahun 2018 mendatang, Sumsel akan kekurangan guru PNS sebanyak 1.600 orang.

"Kasus kekurangan guru di Sumsel sudah termasuk kategori darurat," ungkapnya saat dihubungi GLOBALPLANET.news, Rabu (27/12/2017).

Menurut Widodo, banyak faktor yang membuat jumlah kekurangan guru PNS membengkak, mulai dari faktor guru pensiun hingga faktor lainnya. Kondisi kekeringan guru ini, jelasnya, tentu akan mempengaruhi dan menghambat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.

"Bahkan kepala sekolah (Kasek) di beberapa sekolah di daerah yang berstatus PNS, dan sisanya guru honorer," tegasnya.

Ditambahkan Widodo, opsi menutupi kekurangan guru PNS dengan guru honorer bukanlah pilihan yang tepat, sebab kompetensi yang dimiliki guru honorer terkadang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Sehingga kualitas pembelajaran tidak memenuhi harapan dan jauh dari target.

"Guru honorer itu bisa jadi tidak linier dengan gelar akademiknya, misalkan guru lukisan bahasa Indonesia tetapi mengajar olahraga dan lain sebagainya," ungkapnya.

Widodo berharap, ada Mahkamah Konstitusi (MK) yang segera mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 terkait aturan pengangkatan guru secepat mungkin. Sehingga permasalah guru tidak lagi menghantui dunia pendidikan pada 2018 mendatang.

Reporter : Karerek Editor : Hertha Della 1725