Berita :: GLOBALPLANET.news

Tampak Gedung DPRD Kabupaten PALI terlihat sepi lantaran para wakil rakyat tidak masuk kerja pasca adanya isu SPJ Fiktif yang saat ini tengah diperiksa oleh Kejari PALI. (Foto: Eko Jurianto).

07 Januari 2021 17:51:57 WIB

PALI, GLOBALPLANET.news - Pasca di periksanya sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) oleh tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI terkait dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran 2017, kini Gedung DPRD PALI mendadak sepi.

Bahkan para wakil rakyat yang terhormat tersebut mendadak menghilang alias tidak masuk kerja. Dari pantauan Globalplanet.news, Kamis (7/1/2021), gedung DPRD PALI terlihat sepi. Hingga siang hari hanya terdapat beberapa kendaraan yang terparkir di halaman kantor. Di dalam gedung tidak banyak aktivitas yang dilakukan oleh para pegawai.

Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten PALI, Son Haji, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa baik pimpinan maupun anggota dewan memang tidak masuk kantor.

"Sepertinya (anggota dewan) dinas luar (DL) semua, yang ngantor setwan inilah. Belum tahu juga, apakah DL atau ada dirumah, yang jelas tidak ada di kantor, kami tidak tahu. Tetapi memang ada jadwalnya, ada komisi yang berangkat, mungkin ada yang tidak berangkat tetapi tidak ngantor," jelas Son Haji saat dibincangi diruangannya.

Terkait jadwal para wakil rakyat tersebut, dirinya tidak dapat menjelaskan secara terperinci, sehingga tidak mengetahui secara pasti kemana para pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten PALI tersebut.

"Kalau mereka tidak masuk ke kantor, mungkin sedang berada dirumah. Nanti kalau saya menyebutkan sedang DL ternyata mereka ada dirumah. Tetapi yang jelas dikantor sepi," imbuhnya.

Sedangkan untuk pegawai di Sekwan, masih tetap kerja, tetapi hanya saja para TKS dikantor tersebut sejak hari ini seluruhnya dirumahkan. "Ada tetap kerja, hanya saja TKS nya dirumahkan. PNS dan ada sejumlah TKS bagian operator Simda untuk menunjang kinerja," ucapnya

Disinggung terkait danya pemeriksaan oleh tim Kejari mengenai anggaran Sekwan tahun 2017. Dan sudah ada sejumlah dewan yang duduk saat itu dimintai keterangannya oleh Kejari, Son mengatakan, dirinya tidak terlalu mengetahui hal itu.

"Saya kurang memahami hal tersebut, bagaimana bisa ada anggaran fiktif seperti itu, dan saya saat itu belum disini (Setwan). Tetapi dengan adanya hal itu semoga dapat menekan dan menjadi pelajaran pelaku-pelaku administrasi," ujarnya

"Inikan jadi cerminan kita, jangan sampai kita mengeluarkan anggaran tetapi tidak ada laporan pertanggungjawaban. Sekecil apapun anggaran yang dikeluarkan harus ada pertanggungjawabannya. Kita kan sudah ada peraturannya semua," pungkasnya.

Reporter : Eko Jurianto Editor : amarullah 1473