loader

BPS Sumut: Ketimpangan Pembangunan Pantai Timur-Pantai Barat Masih Terjadi

Foto

MEDAN, GLOBALPLANET.news - "Kalau dari ekonomi makro memang ada kecenderungan ketimpangan pembangunan kawasan Pantai Timur dan Pantai Barat. Sama seperti di Jawa. Pengaruh jumlah penduduk dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, H Syekh Suhaimi kepada Globalplanet.news dalam paparan  "Hasil Sensus Penduduk" kepada para wartawan di kantor BPS Sumut, Ringroad, Medan.

Kepala Dinas Penduduk dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Sumut, H Ismail Sinaga, mengatakan, ketimpangan ekonomi, jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten dan kota di kawasan Pantai Timur lebih besar dibanding kabupaten dan kota di kawasan Pantai Barat. 

Namun Ismail Sinaga menegaskan, seluruh data sensus penduduk 2020 yang dilakukan BPS Sumut sangat dibutuhkan oleh para pengambil kebijakan agar disparitas ekonomi tidak terlalu besar. 

"(Data sensus penduduk 2020 yang dilakukan BPS Sumut) harus dikelola sedemikian rupa agar ada keseimbangan pembangunan," ujar Ismail Sinaga.

Sebagai informasi, yang disebut kawasan Pantai Timur adalah kabupaten dan kota yang berada di dataran rendah Sumatera Utara dan umumnya menjadi basis industri perkebunan dan manufaktur. 

Kabupaten dan kota di Pantai Timur adalah Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan lainnya.

Sementara kawasan Pantai Barat umumnya kabupaten di dataran tinggi dan mengelilingi Danau Toba seperti Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Kabupaten Padang Lawas (Palas), Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), dan lainnya.

Share

Ads