Berita :: GLOBALPLANET.news

Plt Bupati OKI, H M Rifa’i, SE bersama OPD Pemkab OKI saat menggelar rapat bersama BPJS Kesehatan Cabang Palembang di ruang rapat kantor Pemkab OKI. (Foto: Eko Saputra/ GLOBALPLANET.news)

27 Februari 2018 19:19:00 WIB

OKI, GLOBALPLANET.news - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kesulitan melayani para pasien yang menggunakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta atau program berobat gratis.

Jamsoskes yang merupakan program kesehatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), hanya mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelaksanaannya, dinilai tidak memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Kedepan agar masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, Pemkab OKI ingin segera mengintegrasikan program Jamsoskes Sumsel Semesta ke BPJS Kesehatan kelas 3.

Plt Bupati OKI, H M Rifa’i, SE mengatakan, Pemkab OKI sangat mendukung upaya pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat. “Ini adalah bagian dari Nawacita,” ungkapnya saat dikonfirmasi GLOBALPLANET.news, Selasa (27/2/2018).

Namun, menurut Rifa’i, saat ini Pemprov Sumatera Selatan terbeban oleh dana sharing program Jamsoskes Sumsel Semesta atau Program Berobat Gratis.

“Kita sharing ke provinsi itu hingga Rp 23 Miliar. Waktu mau diklaim rumah sakit bayarnya susah. Jadi Kalau segera dilebur ke JKN maka akan meringankan pemerintah dan penyedia layanan kesehatan (Rumah sakit),” terangnya.

Rifa’i menambahkan, lantaran seluruh masyarakat yang tidak mampu dan masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka akan ditanggung negara melalui APBN.

“Jadi tidak ada lagi dana APBD untuk bayar-bayar iuran kesehatan. Kalau ada, alokasi digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan dan insentif bagi tenaga kesehatan,” tambahnya lagi.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) RSUD Kayuagung, dr Fikram menjelaskan, jika sudah terintegrasi ke program BPJS Kesehatan, maka akan sangat memudahkan pihak rumah sakit.

“Integrasi ini sangat memudahkan kita untuk meningkatkan pelayanan. Jadi warga miskin yang selama ini menggunakan Jamsoskes (KTP-KK) dialihkan menggunakan kartu BPJS Kesehatan kelas 3, tentu ini sangat kami nantikan,” ungkap Fikram.

Selain itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Diah Sofiawati, mengungkapkan, pemerintah menargetkan pada 2019 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan mencapai 100 persen.

Di kabupaten OKI, hingga akhir Desember 2017 lalu peserta yang terdata baru mencapai 47 persen atau sekitar 337.571 jiwa. Sedangkan 383.970 jiwa (53 persen) sisanya belum tercover.

“Jumlah ini (47 persen) memang masih kecil. Untuk itu, kita terus berupaya mengejar target tersebut,” tegasnya saat berkunjung ke kantor Bupati OKI.

Diah menjelaskan, dukungan dan peran serta Pemerintah Daerah (Pemda) sangat menentukan dalam optimalisasi program JKN-KIS.

Setidaknya, terdapat tiga peran penting Pemda, yakni memperluas cakupan kepesertaan, mendorong Universal Health Coverage (UHC), meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kepatuhan.

Dukungan tersebut, lanjut Diah, sudah diberikan ke Pemkab OKI, khususnya dalam upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan Surat Edaran Bupati OKI tentang perluasan kepesertaan JKN-KIS kepada Badan Usaha, seluruh camat dan ASN se- Kabupaten OKI.

Reporter : Eko Saputra Editor : Hertha Della 753