Berita :: GLOBALPLANET.news

Direktorat Penyiapan Kawasan Hutan Sosial Kementerian Kehutanan, Abdul Rahman (kiri duduk) dan Ketua PPS Sumsel, Rujito (berdiri) saat menjadi pemateri dalam Lokakarya Pokja PPS Provinsi Sumsel di Hotel S-One Palembang, Selasa (3/4/2018). (Foto: Karerek)

03 April 2018 19:28:55 WIB 351

PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan 2 juta akses pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Dari total tersebut, 200 ribu hektar berada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Perwakilan dari Direktorat Penyiapan Kawasan Hutan Sosial KLHK, Abdul Rahman mengatakan, perhutanan sosial sudah ada sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2007 tentang Pengelolaan Hutan. Namun, selama ini pelaksanaan belum terlalu atau kurang ada perhatian dari pemerintah, sehingga baru akan dimaksimalkan tahun ini.

“Target dari pak (Presiden RI) Jokowi pada 2018 ini ada 2 juta diberikan akses kelola perhutanan sosial kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk Provinsi Sumsel ditargetkan ada 200 ribu hektar,” ungkapnya, disela pembukaan Lokakarya Pokja PPS Provinsi Sumsel di Hotel S-One Palembang, Selasa (3/4/2018).

Dijelaskannya, 200 ribu hektar yang ditargetkan di Provinsi Sumsel tersebut, merupakan data indikatif berdasarkan studi yang dilakukan pihaknya. Sementara itu, lokakarya yang digelar akan dilakukan analisis apakah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak.

“Tapi kita optimis ada lebih dari 200 ribu hektar hutan sosial di Provinsi Sumsel. Setelah itu, kita akan lakukan bersama dan jemput bola dalam pelaksanaannya agar terealisasi di Provinsi Sumsel. Sehingga masyarakat bisa mengelola hutan dengan lestari dan meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya.

Sementara, Ketua Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Sumsel, Rujito mengatakan, target yang diberikan akan didiskusikan terkait jumlah akses pengelolaan perhutanan sosial kepada masyarakat.

Dia mengaku, jumlah 200 ribu hektar yang ditargekkan oleh pusat itu, bisa saja bertambah ataupun berkurang. “Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari. Pada hari terakhir akan diketahui jumlahnya apakah tetap 200 ribu hektar atau bertambah dan bisa juga berkurang,” paparnya.

Selain mengusulkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait perhutanan sosial di Sumsel, sambung dia, kegiatan ini juga melakukan verifikasi lapangan baik tim Pokja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tim yang dibentuk berjumlah tiga terkait perhutanan sosial di Sumsel, baik yang sudah mendapatkan izin maupun yang belum serta yang bermasalah.

“Hasil dari kegiatan selama tiga hari iniakan menjadi dasar kerja Pokja PPS tahun 2018, tentu kita perlu support (dukungan) dalam pelaksanaannya nanti,” tuntasnya.

Untuk diketahui, pelaku perhutanan sosial adalah kesatuan masyarakat secara sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia, yang tinggal di kawasan hutan, atau di dalam kawasan hutan negara, yang keabsahannya dibuktikan lewat Kartu Tanda Penduduk, dan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan tergantung pada hutan, dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Reporter : Karerek Editor : Agus Rizal