Berita :: GLOBALPLANET.news

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja SH LLM (tengah) foto bersama Pjs Wali Kota Prabumulih H Richard Chahyadi AP MSi dan Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi (2 dan 3 dari kanan) serta anggota Panwaslu Prabumulih, di Prabumulih, Senin (16/4/2018). (foto: Hardoko Susanto/globalplanet.news).

16 April 2018 19:03:14 WIB

PRABUMULIH, GLOBALPLANET.news - Tahapan kampanye Pilkada Serentak sudah memasuki pertengahan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI me-warning agar pengawas pemilu lebih awas melakukan tugasnya. Terutama menjelang Ramadan, Panwaslu harus lebih sigap karena rawan terjadi kampanye di dalam masjid, karena sesuai aturannya hal itu dilarang.

Ditegaskan Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja SH LLM, bahwa semakin akhir tahapan kampanye biasanya makin banyak ditemukan pelanggaran. Menurutnya, belum tentu calon tunggal tidak ada atau tidak melakukan pelanggaran. Khususnya, politik uang atau money politik.

"Kita tekankan, agar pengawas pemilu baik itu Panwaslu, Panwascam hingga PPL untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan pemilu. Untuk menemukan adanya pelanggaran," ujarnya dalam Sosialisasi Penguatan Pemantau Pemilu Calon Tunggal Pilkada Serentak di Aula Hotel Gran Nikita, Senin (16/4/2018).

Ungkapnya sambil mengingatkan, sebentar lagi memasuki bulan puasa atau Ramadan. Kerja pengawas pemilu tentunya akan lebih berat dalam melakukan pengawasan, karena sudah jelas aturannya kandidat tidak boleh berkampanye di masjid. "Jika terjadi kampanye di masjid dikategori pelanggaran. Makanya, kita minta ketika puasa pengawasan harus ektra ketat," ujarnya.

Pihaknya meminta dan mengajak masyarakat, untuk aktif terlibat dalam pengawasan. Apalagi, pengawasan sifatnya partisipatif. Artinya, semua pihak punya hak untuk mengawasi pemilu. Ia juga mengingatkan, supaya tingkat partisipasi pemilu tidak menurun, dan pengawas pemilu punya hak untuk ikut melakukan penyuluhan. "Ajak warga datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS), supaya partisipasinya meningkat," terangnya.

Di Kota Prabumulih yang merupakan Pilkada Calon Tunggal, harus ada persaingan yang sehat antara calon tunggal dan kolom kosong. Apalagi, pemantau mempuyai hak untuk menggugat. Nah, jika terjadinya sengketa pengawas pemilu harus punya data lengkap terkait data pelanggaran. Jangan sampai tidak, karena ini menyangkut legitimasi dan kredibilitas pemantau pemilu. "Kita ingatkan khususnya Panwascam dan PPL, harus ada data terkait pelanggaran pemilu," tukasnya.

Ketua Panwaslu Prabumulih Herman Julaidi SH menerangkan, kegiatan sosialisasi penguatan pemantauan calon tunggal setidaknya memberikan manfaat, supaya bisa terlaksana Pilkada Serentak yang jujur dan adil serta sukses. "Apalagi, Kota Prabumulih salah satu daerah yang Pilkada Serentak calon tunggal. Di samping ada 10 daerah lain yang juga Pilkada calon tunggal," tambahnya.

Sementara itu, menyinggung soal pemantau, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota (Wako), H Richard Chahyadi AP MSi diakuinya belum ada. Tetapi, nantinya ia yakin bakal ada dan memang waktunya masih cukup panjang. "Meski Pilkada calon tunggal, tetapi pesta demokrasi di kota ini harus benar-benar berjalan. Kita melarang yang namanya golongan putih atau golput. Berkenan pilih petahana, tidak berkenan pilih kotak kosong. Apalagi, target partisipasi pemilih harus diatas 70-80 persen. Apapun hasilnya, Pilkada Serentak masyarakat jangan sampai golput, sehingga, target partisipasi pemilih bisa terpenuhi," ucapnya.

Ia menekankan, jangan ada intimitasi dalam Pilkada Serentak calon tunggal. Dan, ia mengajak masyarakat, untuk mengawasinya dengan ketat, supaya penyelenggaraan Pilkada Serentak calon tunggal berjalan sebagai mestinya. "Tingkat partisipasi pemilih sesuai target, dan pemilu berjalan sukses dan lancar. Pasang mata dan pasang telinga, untuk mengawasi pelanggaran pemilu," pungkasnya.

Reporter : Hardoko Susanto Editor : Taufiq Akbar