Berita :: GLOBALPLANET.news

Daftar tim perumus Rakornis Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018. (ist)

07 Mei 2018 08:03:26 WIB 137

PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tugas Pembantuan Restorasi Gambut 2018 digelar di Hotel Sari Pacific, Jakarta 3-5 Mei 2018. Rakornis dengan tujuan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan tugas pembantuan (TP) restorasi gambut tahun anggaran 2018, ini dihadiri 71 peserta dan dinyatakan memenuhi kerterwakilan seluruh unsur yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemantauan restorasi gambut 2018.

Adapun latar belakang dilaksanakan rakornis yakni, pelaksanaan tugas pembantuan restorasi gambut tahun 2018 mempedomani Permen LHK No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang LH dan kehutanan untuk kegiatan restorasi gambut 2018 kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalteng, Kalsel dan Papua.

Dan surat menteri LHK Nomor S.421/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal persiapan pelaksanaan restorasi gambut TA 2018. Selanjutnya dokumen DIPA tugas pembantuan restorasi gambur TA 2018 pada 7 Provinsi telah terbit pada tanggal 16 April 2018.

Guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dan kegiatan (administrasi dan teknis) serta optimalisasi tugas koordinasi dan fasilitasi, telah dilaksanakan Rakornis pelaksanaan anggaran kegiatan tugas pembantuan restorasi gambut 2018 yang melibatkan para pihak terkait (KLHK, Kemenkeu, Bappenas, TRGD dan OPD/Satker pelaksana DIPA) berdasarkan surat undangan Sekretaris BRG No: UN.11/SB/4/2018 tentang rakor teknis pelaksanaan anggaran dan kegiatan tugas pembantuan restorasi gambut TA 2018 tanggal 20 April 2018.

Adapun hasil Rakornis sesuai dengan tema tema pembahasan dalam agenda kegiatan yakni ;

  1. Dasar pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan TP Restorasi Gambut tahun 2018.
  1. Permen LHK nomor P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang LH dan kehutanan untuk kegiatan restorasi gambut TA 2018 kepada Gub Riau, Jambu, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papu.
  2. Surat Menteri LHK Nomor s. 421/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2017 tanggal 5 Desember perihal persiapan pelaksanaan restorasi gambut tahun anggaran 2018.
  3. Peraturan Dirjen PPKL No. P.4/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis tugas pembantuan restorasi gambut tahun anggaran 2018.
  1. Pelaksanaan kegiatan TP restorasi gambut tahun 2018
  1. SKPD pelaksana tugas pembantuan restorasi gambut TA 2018 agar segera menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) untuk kegiatan – kegiatan yang tidak memerlukan penyesuaian atau revisi. Standar yang diacu dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan standar APBN.
  2. BRG perlu segera menyusun standar biaya keluaran, yaitu besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran (output)/ sub keluaran (sub output) dari setiap kegiatan restorasi gambut.
  3. Penentuan jumlah PPK pada penyelenggaraan kegiatan restorasi gambut melalui TP TA 2018 adalah kewenangan KPA dengan mempertimbangkan kesesuaian antara jenis kegiatan dengan tugas fungsi OPD. Sesuai dengan arahan biro perencanaan KLHK, KPA menunjuk paling banyak tiga orang PPK.
  4. Di dalam anggaran TP restorasi gambut TA 2018 terdapat slot anggaran untuk operasional TRGD untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi BRG di daerah. Pola hubungan dan mekanisme kerja penggunaan dana operasional TRGD perlu disepakati antara TRGD dengan satuan kerja pelaksana TP.
  5. Penyelenggaraan kegiatan restorasi melalui TP TA 2018 pada dasarnya terdiri dari dua pola, yaitu kontraktual dengan penyedia barang dan jasa dan/atau swakelola melalui tim yang dibentuk oleh KPA dan kerjasama dengan organisasi masyarakat (Ormas) dan kelompok masyarakat. Dalam rangka mendukung program padat kerja yang dicanangkan oleh lembaga pemerintah, diharapkan penyelenggaraan kegiatan secara swakelola kerjasama dengan ormas yang memiliki keterkaitan dengan restorasi gambut dan kelompok masyarakat tetap dilaksanakan secara proporsional.
  6. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pembahasan gambut (PIPG) untuk lokasi – lokasi KHG yang dokumen perencanaan teknisnya lengkap dan memadai agar segera dikerjakan, sambil menyelesaikan penyusunan dokumen teknis pada KHG lain yang menjadi sasaran kegiatan restorasi gambut melalui TP TA 2018. Proses untuk melengkapi dokumen –dokumen teknis akan terus dikoordinasi oleh setiap pokja wilayah BRG dengan satuan kerja pelaksana TP Restorasi Gambut TA 2018 dan TRGD masing – masing provinsi.
  7. Pada beberapa kasus tertentu, sesuai dengan kondisi spesifik di lapangan, sangat mungkin ada kebutuhan perubahan tipe IPG. Perubahan yang dibutuhkan bahkan bisa terjadi pada KHG yang sebelumnya telah disusun SID/DED. Oleh karenanya perlu mekanisme perubahan atau revisi kegiatan dan anggaran untuk mengatasi kemungkinan kondisi – kondisi tersebut.
  8. Kebutuhan penyesuaian anggaran juga mungkin dibutuhkan untuk biaya non operasional yang disebabkan oleh faktor aksesibilitas dan keterbatasan sarana transportasi menuju lokasi kegiatan.
  9. Penyesuaian penyesuaian yang dibutuhkan dan diusulkan oleh Satker pelaksana TP restorasi gambut yang berimplikasi terhadap revisi kegiatan dan anggaran perlu dijelaskan mekanisme melalui pedoman atau surat edaran atau petunjuk lainya yang dapat dijadikan dasar yang memadai.
  10. Revisi anggaran pada kegiatan TP restorasi gambut tahun 2018 merujuk peraturan menteri keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018.
  1. Monitoring dan evaluasi
  1. KLHK dan BRG melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan restorasi gambut TA 2018.
  2. BAPPENAS melakukan monitoring kinerja pembangunan dari pelaksanaan kegiatan TP restorasi gambut menggunakan aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dan E-Monev.
  3. Kemenkeu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja keuangan dari pelaksanaan kegiatan TP restorasi gambut menggunakan aplikasi SMART sesuai dengan PMK 2014 tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.
  4. Pelaporan melalui aplikasi SMART dan E-Monev adalah kewajiban setiap Satker. Untuk memastikan penggunaan aplikasi oleh Satker pelaksana TP restorasi gambut TA 2018 akan dilakukan kegiatan khusus dalam rangka supervisi penggunaan aplikasi SMART dan E-Monev bagi Satuan kerja pelaksana TP Restorasi gambut TA 2018.

4. Pengelolaan BMN hasil kegiatan TP restorasi Gambut

  1. Pengelolaan BMN dari Dana tugas pembantuan merujuk pada PP No 27 tahun 2014 ttg pengelolaan BMN/D dan beberapa PMK turunannya sebagai berikut:
  1. Permenkeu No. 78/PMK.06/2014 ttg tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN.
  2. Permenkeu No. 4/PMK.06/2015 ttg pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dari pengelolaan barang kepada pengguna barang.
  3. Permenkeu No.52/PMK.06/2016 ttg perubahan atas permenkeu Nomor 244/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN.
  4. Permenkeu No.57/PMK.06/2016 tentang tata cara sewa BMN
  5. Permenkeu no. 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN.
  6. Permenkeu NO.87/PMK.06/2016 perubahan atas permenkeu No.246/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan BMN.
  7. Permenkeu No.111/PMK.06/2016 ttg tata cara pelaksanaan pemindahan BMN.

Berdasarkan peraturan peraturan tersebut, telah disusun tata cara serah terima hasil kegiatan restorasi gambut yang didanai dari anggaran TP restorasi gambut TA 2018 sebagaimana termuat di dalam peraturan Dirjen PPKL No.P.4/PPKL/PKG?PKL.0/3/2018 tentang pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis tugas pembantuan restorasi gambut TA 2018.

Mengenai hal – hal lain seperti terkait adanya anggapan mengenai perlunya IPPKH untuk kegiatan restorasi gambut, hal tersebut tidak diperlukan karena restorasi gambut merupakan bagian dari unsur pengelolaan bukan penggunaan kawasan hutan dalam kerangka pengurusan hutan sesuai dengan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Sesuai dengan surat Dirjen PKTL, KLHK No s.1026.PKTL.PDLUF/PLA.4/7/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal arahan terhadap jenis dokumen lingkungan untuk kegiatan pemulihan ekosistem gambut disampaikan bahwa pemulihan ekosistem gambut di kawasan yang tidak dibebani izin pada dasarnya tidak wajib memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Terkait kegiatan PIPG yang ada di luar kawasan hutan, akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut oleh BRG dengan kementerian/lembaga terkait.

Restorasi gambut perlu terintegrasi dengan program lain di bidang kehutanan, misalnya terkait dengan program penanggulangan perubahan iklim, penegakan hukum, dan lain – lain. Salah satu isu yang berpotensi menjadi perhatian misalnya mengenai penggunaan kayu sebagai bahan kontruksi utama IPG.

Perbaikan perencanaan kegiatan restorasi gambut memerlukan peran para pihak di daerah, salah satunya dalam hal memastikan lokasi – lokasi kegiatan yang clear and clean terkait dengan pembaruan data konsesi hutan (IUPHHK dan IPHPS) dan lahan (Izin usaha perkebaunan dan izin usaha pertambangan).

Pertemuan BRG dan TRGD sangat diperlukan untuk membangun kesepahaman guna memperkuat koordinasi dan sinergi antara BRG dengan TRGD sesuai dengan Perpres No. 1 tahun 2016 tentang BRG.

Pertemuan antara TRGD dan Satker pengelola TP sangat diperlukan untuk membangun kesepahaman guna memperkuat koordinasi dan sinergi antara TRGD dan Satker pengelola TP.

Hasil pembahasan Rakortnis telah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pihak terkait kelancaran pelaksanaan anggaran dan kegiatan tugas pembantuan restorasi gambut 2018, sekaligus beberapa aspek yang perlu segera dilengkapi, diperbaiki dan ditindaklanjuti.

Reporter : Tim globalplanet Editor : Taufiq Akbar