Berita :: GLOBALPLANET.news

Iluistrasi: (Ist)

08 Mei 2018 09:31:46 WIB 156

EMPAT LAWANG, GLOBALPLANET.news - Kebiasaan menangkap ikan dengan racun pottasium sianida (potas/putas) perlu distop karena cara ini melanggar hukum dan juga merusak ekosistem sungai serta habitat ikan itu sendiri. Cara ilegal ini di beberapa tempat di Kabupaten Empat Lawang masih marak terjadi, bahkan seolah-olah menjadi tradisi sebagian masyarakat.

Salah seorang warga menyebut, saat ini di tengah masyarakat masih saja ditemui penangkapan ikan menggunakan racun (Potas) dan penangkapan ikan menggunakan alat setrum. Bahkan dia menyebut, tidak ada satupun sungai di wilayah Kabupaten Empat Lawang, yang bebas dari aktivitas penangkapan ikan secara ilegal.

"Khususnya sungai kecil, sudah seperti rutinitas saja per dalam waktu tertentu perancunan ikan menggunakan potas/putas. Masyarakat di Empat Lawang menyebutnya mutas," ungkap Andi, salah seorang warga Tebing Tinggi saat dibincangi wartawan, Selasa (8/5/2018).

Dikatakannya, seperti gayung bersambut, saat ada salah seorang oknum warga yang punya niat melakukan pemutasan di salah satu sungai tertentu, anggota masyarakat yang lain mendukung dengan turunan dana membeli potas atau racun tertentu untuk menangkap ikan. "Seperti sudah menjadi tradisi di salah satu kampung. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik, tidak semestinya menjadi tradisi," cetusnya.

Karena itu lanjut Andi, selaku warga negara dia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, segera menghentikan kebiasaan yang buruk di tengah masyarakat, dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi.

"Kalau perlu, tindakan tegas sebagai efek kejut bagi oknum masyarakat, agar jangan lagi coba-coba melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan apa lagi menggunakan potas," harapanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Empat Lawang, Lukaman Panggarbessy melalui Kasubid Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Jalin Elsaprike saat dikonfirmasi tak menapik masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang dilarang Undang-undang tersebut.

Karena itu, pihaknya menghimbau agar masyarakat menghentikan kebiasaan tersebut karena dapat merusak ekosistem dan mencemari air sungai serta merusak habitat sungai.

"Kami saat ini, cuma dapat melakukan pengimbauan dan untuk dapat menghentikan itu memerlukan kerjasama lintas sektoral karena tidak mungkin hanya DLH saja yang lakukan," kilahnya.

Dijelaskannya, sesuai dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang perikanan, sangat jelas sanksi bagi pelaku penangkap ikan menggunakan bahan yang berbahaya, dapat dipidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp1,2 miliar. "Ini sangat jelas, selain dipenjara, pelaku juga harus membayar denda Rp1,2 miliar. Jadi sangat jelas ancamannya, makanya kami minta oknum yang biasa mutas, agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi," pintanya.

Reporter : Rody Hartono Editor : Juliandi