Berita :: GLOBALPLANET.news

Suasana kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Pergub Tentang PPS dan Rapat Koordinasi Pokja PPS Provinsi Sumsel di Hotel Exelton, Jum'at (11/5/2018). (Foto: Amizon) 

11 Mei 2018 16:42:36 WIB 200

PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Rencana pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial (PPS) oleh Kelompok Kerja (Pokja) PPS, terus berjalan dan telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari Focus Group Discusion (FGD), Konsultasi Publik Rancangan Pergub Tentang PPS, hingga akan masuk ke tahapan kajian aspek hukum bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

"Selama ini proses pengurusan izin pengelolaan perhutanan harus di tingkat Menteri. Nanti dengan adanya Pergub ini, maka sebagian besar proses perizinannya bisa dilakukan di tingkat Provinsi," kata Wakil Ketua Tim Kerja Perumus Pergub PPS, Masrun Zawawi SH, dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Pergub Tentang PPS dan Rapat Koordinasi Pokja PPS Provinsi Sumsel di Hotel Exelton, Jumat (11/5/2018). 

Dikatakannya, jika proses Pergub ini terealisasi, maka Provinsi Sumsel menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki Pergub PPS. 

"Setelah melalui tahapan Konsultasi Publik ini, dalam satu atau dua hari kedepan, draf rancangan Pergub-nya akan diproses di Dinas Kehutanan. Selanjutnya akan disampaikan ke Biro Hukum Pemprov Sumsel, baru nanti diajukan ke Pak Gubernur untuk mendapatkan persetujuan," jelasnya.

Dalam kegiatan yang sama, Kabid Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Dinas Kehutanan Sumsel, H Achmad Taufik, menilai Pergub PPS ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai solusi, terutama bagi masyarakat yang selama ini telah mendiami kawasan hutan secara liar. 

"Dengan adanya Pergub ini nantinya, masyarakat bisa mendapatkan legalitas dalam pengelolaan kawasan hutan. Tentunya ada batasan yang harus dipatuhi masyarakat, seperti tidak boleh dijual atau diwariskan," ucapnya.

Dia juga menyebutkan, ada lima skema yang ditawarkan pemerintah kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan hak dalam pengelolaan hutan, yaitu Hutan Desa (DS), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan. 

Sementara itu, Perwakilan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Andefi menyebutkan, jika Provinsi Sumsel sebagai daerah terdepan yang telah mengupayakan lahirnya Pergub PPS. 

"Karena daerah lain belum ada yang sampai ketahap penyusunan draft rancangan Pergub PPS, seperti Sumsel," katanya.

Ia menambahkan, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI Nomor P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10 /2016 tentang Perhutanan Sosial, memang mengatur pendelegasian pemberian izin PS kepada Gubernur.

"Asalkan memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya, ada Pergub tentang Perhutanan Sosial ini," pungkasnya.
 

Reporter : Amizon Editor : Amizon