Berita :: GLOBALPLANET.news

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Drs Widodo M.Pdi. Foto: (Karerek)

16 Mei 2018 20:00:54 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET.news - Menanggapi kebutuhan berbagai guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel menjadikan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sementara hingga dibentuknya UPTD resmi disetiap kabupaten/kota.

Kadisdik Sumsel, Widodo mengungkapkan, sejak peralihan SMA dan SMK ke Provinsi Sumsel hingga saat ini, belum ada aturan resmi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) mengenai Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) khusus SMA/SMK. Sehingga pihaknya belum bisa membuat dan menunjuk Kepala UPTD di kabupaten/kota di Sumsel.

"Sementara ini, kita tunjuk kepala MKKS kabupaten/kota masing-masing sebagai perwakilan Disdik Sumsel. Jadi segala urusan guru bisa dilakukan di Kepala MKKS kemudian Kepala MKKS akan menyampaikannya kepada kita di provinsi," ungkapnya kepada GLOBALPLANET.news, Rabu (16/5/2018).

Dipilihnya opsi menjadikan MKKS kabupaten/kota sebagai UPTD sementara, ungkap Widodo, bertujuan untuk mempermudah urusan guru dalam berbagai hal.

Kebijakan ini menjadi angin segar guru karena tidak perlu datang jauh-jauh dari daerah ke Disdik Sumsel dengan memakan waktu yang terbilang lama hanya untuk menyelesaikan urusannya sebagai tenaga pendidik.

"Kalau ada urusan, guru cukup datang ke MKKS masing-masing dan menyelesaikan urusannya disana. Biarlah ketua MKKS yang akan membawa berkas guru yang bersangkutan ke Disdik Provinsi," terangnya.

Widodo berharap, pemerintah bisa mengeluarkan aturan terkait pembentukan UPTD SMA dan SMK agar semua pelayanan guru di Sumsel bisa berjalan dengan maksimal karena memiliki UPTD masing-masing.

Reporter : Karerek Editor : Juliandi 161