Berita :: GLOBALPLANET.news

Ilustrasi Foto: (Ist)

17 Mei 2018 15:09:13 WIB

JAKARTA , GLOBALPLANET.news - Usulan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Moeldoko kepada Presiden Joko Widodo mengenai perlunya dihidupkan kembali Koopssusgab, diapresiasi parlemen. Hal ini terkait dengan beruntunnya peristiwa aksi terorisme yang melanda Indonesia. Dari drama sandera di Mako Brimob hingga yang terakhir serangan di Mapolda Riau.

Pembentukan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopsusgab) diapresiasi sebagai wujud kehadiran negara memberantas terorisme di tanah air. Ini bagian dari aksi nyata pemerintah, bukan menimbulkan polemik baru.

Seperti dilansir dari laman dpr.go.id, anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan menegaskan hal itu dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Kamis (17/5/2018).

"Ini harus diapresiasi. Pak Jokowi tak hanya bicara, tapi melakukan upaya aksi untuk memperlihatkan negara hadir. Negara tidak lemah dalam pemberantasan terorisme. Jadi simultan saja, ambil message yang ingin disampaikan Pak Jokowi, yakni negara hadir dan berusaha untuk melawan terorisme dengan segala daya upaya," katanya.

Ia juga menilai, pemerintah sudah sepakat mempercepat penyelesaian pengesahan Revisi UU Anti Terorisme. Bahkan, presiden telah mengultimatum bila tidak selesai pembahasannya pada bulan ini, segera akan diterbitkan Perppu.

"Itukan, luar biasa. Beliau pasang badan untuk melawan terorisme dalam aspek regulasi," imbuhnya.

Ditambahkannya lagi, Koopsusgab ini bekerja dalam tatanan teknis implementatif, sehingga tidak ada masalah. Tidak perlu kehadirannya dinegasikan dengan rencana percepatan revisi UU Anti Terorisme.

"Konsepnya pun masih dalam koridor hukum yang ada, yakni Koopsusgab sifatnya perbantuan terhadap Polri dalam hal pemberantasan terorisme. Keberadaannya juga tak menegasikan BNPT," papar Arteria lagi.

Reporter : - Editor : Juliandi 161