PALEMBANG, GLOBALPLANET - Tim advokasi Pengurus Cabang 0601 Keluarga Besar FKPPI Kota Palembang, akan melaporkan balik AK ke Polda Sumatra Selatan (Sumsel), Rabu (22/3/2023).
Pelaporan ini dimana sebelumnya, Nasrun Umar yang juga pernah menjabat Sekda Provinsi Sumsel dilaporkan AK ke Polda Sumsel karena diduga memalsukan kartu anggota FKPPI.
Tim kuasa hukum, H Nasrun Umar, MR Soki SH MH mengatakan bahwa H Nasrun Umar melaporkan balik AK ke Polda Sumsel karena menuduh Nasrun Umar telah memalsukan kartu anggota FKPPI.
"Kami menyikapi laporan AK ke Polda Sumsel terhadap Nasrun Umur. Tuduhan yang disampaikan ke penyidik tidaklah benar. Untuk itu kami melaporkan balik AK ke Polda Sumsel terkait pencemaran nama baik," ujarnya.
Lebih lanjut, apalagi AK menyebut bahwa H Nasrun Umur memakai NRP (Nomor Registrasi Pokok) atas nama orang lain untuk menjadi ketua PD IV FKPPI Sumsel.
Tuduhan bahwasanya Nasrun Umar membuat NRP orang tuanya H Umar dengan NRP orang lain tidaklah benar.
"Karena Arnawi Taram mempunyai NRP sendiri dan M Umar yang merupakan orang tua H Umar mempunyai NRP sendiri. Itu dibuktikan juga di buku legiun petran," terang dia.
Kata dia, anak Arnawi Taram juga juga merasa tidak pernah dirugikan H Nasrun Umar dan tidak pernah memberikan keterangan sesuai dengan yang disampaikan AK.
"Orang tua beliau ini merupakan TNI AD saat itu, namun dikaryakan menjadi ASN. Makanya tidak ada datanya di Asabri, melainkan datanya di Legiun Petran. Harusnya mereka mengecek di Legiun Petran bukan Asabri," jelas dia.
Sementara itu, ketua PC Pengurus FKPPI Cabang Kota Palembang menyayangkan AK melaporkan H Nasrun Umar ke Polda Sumsel.
"Dia ini merupakan salah satu yang menetapkan ketua yang terpilih, yakni H Nasrun Umar.
Untuk itu saya sangat menyangkan yang bersangkutan melakukan hal tersebut karena dia merupakan salah satu yang bertanggungjawab," terang dia.
Menurutnya terpilihnya ketua merupakan hasil dari perifikasi yang melibatkan banyak pihak termasuk FKPPi Pusat.
"Saat pelantikan H Nasrun Umar sebagai ketua PD FKPPI Sumsel juga dihadiri ketua umum dari pusat secara lengkap, dan terpilinya beliau juga sah dan mempunyai SK," terangnya.
