Berita :: GLOBALPLANET.news

Kepala Seksi Perangkat Desa dan Layanan Administrasi, Dit Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ditjen Pemdes, Kementerian Dalam Negeri Drs I Ketut Sukardana, saat menyampaikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas Aparatur Desa serta study banding lapangan 2019 yang diikuti oleh Kepala Desa dan Badan Musyawarah Desa (BPD) serta staf yang berkompeten dibidangnya se OKU Timur. (Foto: Dadang Dinata)

01 Desember 2019 09:28:00 WIB

BANDUNG, GLOBALPLANET - Kepala Seksi Perangkat Desa dan Layanan Administrasi, Dit Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ditjen Pemdes, Kementerian Dalam Negeri Drs I Ketut Sukardana, menjelaskan bahwa Undang-undang Tentang Desa tujuannya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa, baik di bidang sosial, budaya dan ekonomi.

"Selain itu, untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri," katanya, saat menyampaikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas  Aparatur Desa serta study banding lapangan 2019 yang diikuti oleh Kepala Desa dan  Badan Musyawarah Desa (BPD)  serta staf yang berkompeten dibidangnya se OKU Timur, di Bandung, Minggu (01/12/2019).

Kemudian Undang Undang Desa juga untuk meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

"Kontruksi desa ke depan maju, mandiri dan sejahtera," jelasnya. 

Konsekuensi kedudukan desa sebagai lembaga pemerintah, tata kelola diatur untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan. "Tidak bisa berdiri sendiri tetapi tunduk pada regulasi hubungan antar pemerintahan, khususnya hubungan dengan struktur supra pemerintahan (Pemda, kabupaten/kota). Sedangkan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD) dibentuk atas usulan BPD kepada Kades," ujarnya.

Dia juga menambahkan, kewajiban Kades terkait tugas sebagaimana tersebut pada pasal 26 (1), mengelola keuangan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisiga  masyarakat di desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. 

"Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan memberikan informasi kepada masyarakat," tambahnya. 

Lebih Lanjut Ketut mengatakan, sanksi bagi Kades (alpa melaksanakan kewajiban)  sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis bila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27. Tindakan pemberhentiab sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan.
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas  Aparatur Desa serta study banding lapangan 2019 yang diikuti oleh Kepala Desa dan  Badan Musyawarah Desa (BPD)  serta staf yang berkompeten di bidangnya se OKU Timur, memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam mengelola desa bagi Kepala desa dan perangkat desa.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas (Kadin) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) OKU Timur H Rusman SE, MM.

"Tujuan studi banding ini sangat bagus agar kedepan tidak terjadi kesalahan dalam mengelola anggaran yang dikucurkan pemerintah kepada desa oleh Kades dan perangkat desa," ungkapnya. 

 

Reporter : Dadang Dinata Editor : M.Rohali 343