Berita :: GLOBALPLANET.news

Kondisi ruang paripurna DPRD OKI. (Foto: Ist)

03 Oktober 2018 07:00:00 WIB

OKI, GLOBALPLANET - Kursi Ketua DPRD Ogan Komering Ilir (OKI) yang sebelumnya di jabat oleh HM Yusuf Mekki sekarang kosong, karena mantan Politisi PDIP tersebut mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Bukan hanya itu, dengan telah ditetapkannya daftar calon tetap (DCT) oleh KPU RI, membuat adik kandung mantan Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki ini juga dengan sendirinya keluar dari anggota dan kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menanggapi pencalonan HM Yusuf Mekki sebagai Caleg DPD RI, Sekwan DPRD OKI, Hj Nila Wati menyatakan, bahwa yang bersangkutan otomatis mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik sekaligus Ketua DPRD OKI.

"Ya Pak Yusuf Mekki bukan lagi anggota dan pengurus PDIP, jadi untuk kursi pimpinan atau ketua DPRD OKI saat ini merupakan kewenangan dari PDIP, begitu juga pergantian ketua, tinggal menunggu mekanisme partai," tandasnya.

Berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada beberapa syarat pencalonan DPD diantaranya harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Kemudian harus bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

Bahkan, Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik. Sebelumnya uji materi yang diajukan oleh Muhammad Hafidz terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam pasal 182 huruf ( I ) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut MK, untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, tafsir fungsionaris partai politik dalam frasa pekerjaan lain dalam syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap kurang jelas. Sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara jabatannya di partai politik dan di lembaga lembaga legislatif.

Putusan MK ini berlaku prospektif atau ke depan, dan tidak boleh berlaku surut (retroactive). Tapi, dengan putusan MK ini, bila masih berstatus sebagai anggota dan pengurus partai politik, maka yang bersangkutan tak bisa lagi menjadi calon anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Reporter : Eko Saputra Editor : M.Rohali 428