Berita :: GLOBALPLANET.news

Ratusan warga dan petani dari sejumlah desa di Kabupaten OKI dan Musi Rawas berunjukrasa, menuntut ganti rugi lahan yang diduga diserobot sejumlah perusahaan tanpa ganti rugi, dengan mendatangi Kantor Kanwil BPN Sumsel, Senin (8/10/2018). (foto: rachmad kurniawan)

08 Oktober 2018 16:30:40 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Ratusan warga dan petani dari sejumlah desa di Kabupaten OKI dan Musi Rawas berunjukrasa, menuntut ganti rugi lahan yang diduga diserobot sejumlah perusahaan tanpa ganti rugi, dengan mendatangi Kantor Kanwil BPN Sumsel, Senin (8/10/2018).

Kali ini yang dituntut adalah sejumlah perusahaan yang diduga telah mengambil lahan mereka yakni PT Musi Hutan Persada (PT MHP), PT Bintang Harapan Palma (BHP), dan PT Waringin Agro Jaya di wilayah Kabupaten OKI dan Musi Rawas.

Koordinator aksi para petani, Febrian menjabarkan, berdadarkan kajian Walhi Sumsel tahun 2018, lahan seluas 1.564.493 hektare milik warga yang tersebar di tujuh Kabupaten Sumsel, sering terjadi perampasan lahan.

"Kami menuntut kejelasan kasus yang sudah bergulir 2,5 tahun. Akibatnya warga Desa Cawang Gumilir dan Desa Bumi Makmur, OKI sampai hari ini telah menginap di pengungsian selama 1.294 hari," tegas dia.

Masninah, warga Dusun Cawang, Musi Rawas mengungkapkan, selama dipengungsian anaknya tak dapat bersekolah, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan akibat lahan dan rumah mereka yang telah digusur.

"Kami belum menempati rumah sejak penggusuran, rumah asli kami sudah dibongkar. Walaupun cuma petani, setidaknya hak hidup kami dipenuhi. Jangan cuma dicatat keluhan kami tanpa ada gerakan nyata, ya kalau memang milik PT MHP dijelaskan berapa lahan yang memang punya mereka. Ini malah lahan sama tempat tinggal kami digusur. Masa kami mau dijajah lagi," ungkap Masninah salah satu petani asal Dusun Cawang Kabupaten Musi Rawas.

Diterangkannya, hingga saat ini belum ada ganti rugi dari pemerintah dan PT MHP. Ia dan petani lainnya berharap pemerintah secepatnya membangun ulang rumah warga dan mendesak pemerintah mencabut perizinan baru dan memastikan kepentingan petani yang sesuai dengan reformasi agraria.

"Kami minta pemerintah transparan, sudah susah payah menggarap lahan main kasih aja ke orang asing. Katanya kebun kami adalah lahan hutan lindung tapi malah dijual ke asing," tandasnya

Reporter : Rachmad Kurniawan Putra Editor : M.Rohali 192