Berita :: GLOBALPLANET.news

Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, usai memberikan arahan pada Pembukaan Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan rencana aksi Tahun Anggaran 2019, Satgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sumatera Selatan, di Gedung Auditorium Pemerintah Provinsi Selatan, Rabu (30/1/2019). (Foto: Ist)

30 Januari 2019 20:11:47 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengajak, seluruh unsur penegak hukum seperti Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menunjukan komitmennya dalam sapu bersih (Saber) aktifitas yang menjurus pada pungutan liar (Pungli).

“Mari kita berkomitmen untuk melakujan pemberantasan pungli. Pungli ini sangat berdampak negatif terhadap pelayanan kepada masyarakat,” katanya, saat memberikan arahan pada Pembukaan Kegiatan Analisa dan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan rencana aksi Tahun Anggaran 2019, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungutan (UPP) Sumatera Selatan, di Gedung Auditorium Pemerintah Provinsi Selatan, Rabu (30/1/2019). 

Menurut Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah merupakan titik terberat untuk memberantas pungli ini. Karena Pemerintah Daerah sebagai pelayan kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

“Ke depan kita akan segera beraksi untuk mensosialisasikan pemberantasan pungli ini ke tingkat kabupaten/kota, Inspektorat Daerah, bersama Kejaksaan Negeri, Polres di Kabupaten / Kota segeralah mengadakan kegiatan seperti ini. Sosialisasikan kegiatan ini langsung ke tingkat bawah," harapnya.

Pada kegiatan ini juga Wakil Gubernur Sumsel memberikan penghargaan kepada Tim Saber Pungli yang sudah bekerja dengan maksimal dan membuahkan hasil yang nyata. Dengan harapan, agar terus ditingkatkan kinerjanya, kepada yang belum mendapatkan penghargaan diharapkan juga terus berpacu dan kejar prestasi kinerjanya.

Sementara itu Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Sumsel selaku Ketua Saber Pungli Sumsel Kombes Pol Drs Dody Marsidy menjelaskan, pungli merupakan tindakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya. Pembebanan biaya yang  tidak semestinya  itu tidak sesuai ketentuan.

"Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai bagian tindakan korupsi, tetapi kenyataannya hal ini masih banyak  terjadi di Indonesia," ujarnya.

Penyebab pungli menurut dia,  dapat dilihat dari aspek individu pelaku, seperti sifat tamak, Moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, dan juga ajaran agama yang kurang diterapkan. 

"Selain itu juga bisa disebabkan oleh aspek organisasi, yaitu diantaranya kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, dan kelemahan sistim pengendalian manajemen," tegasnya.

Reporter : Adi Kurniawan Editor : M.Rohali 171