Berita :: GLOBALPLANET.news

Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut Gus Dalhari Harahap. (Foto: Ist)

14 Juni 2019 13:35:00 WIB

MEDAN, GLOBALPLANET - Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut Gus Dalhari Harahap mengungkapkan, para petani kelapa sawit di Indonesia, termasuk di Sumut, mengeluhkan kondisi perniagaan kelapa sawit saat ini, termasuk harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit.

Kepada Globalplanet, Jumat (14/6/2019),  Gus Harahap berbicara tentang Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS.

"Mungkin ada baiknya para petani kelapa sawit memahami dulu isi Permentan 1 tahun 2018 tersebut.  Sebab di sana ada sederet hak dan kewajiban petani serta peran strategis organisasi petani plus sanksi terhadap para pelaku usaha," ujar Gus. 

Lalu, kata dia, Permentan tersebut disingkronkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2013  tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani.

Kata Gus, jika ini sudah dipahami satu per satu dan sudah bisa disinkronkan, maka baru bisa melangkah ke poin-poin yang bakal dilakukan, baik itu kepada pemerintah maupun pelaku usaha seperti tengkulak dan PKS atau pabrik kelapa sawit.

Kata dia, para petani sering tidak bisa berbuat apa-apa saat berhadapan dengan regulasi yang sama sekali belum dipahami.  Bahkan, kata dia, ada petani yang tidak tahu sama sekali tentang regulasi tersebut.

Situasi ini, kata dia, sering dimanfaatkan oleh segerombolan oknum, baik dari pemerintah, pelaku usaha dan atau persekongkolan keduanya. 

"Dari dua regulasi yang saya pahami, seharusnya tidak ada cela untuk membuat petani terpuruk. Sebab regulasi itu (Permentan 1/2018 dan UU 19/2013 -red) sangat mengedepankan kemaslahatan atau kepentingan petani kelapa sawit. Tinggal lagi bagaimana menjadikan dua regulasi tadi sebagai senjata, apakah senjata mematikan atau sekedar melumpuhkan," ujar Gus Harahap.

Gus menyindir, seketat apa pun permentan atau regulasi yang dibuat untuk melindungi petani atau pun untuk menguntung kedua belah pihak, yakni petani dan pengusaha, maka pihak pengusaha tetaplah yang melanggar dan menang dalam tata niaga TBS untuk meraup keuntungan yang besar.

Karena itu, ia berharap peran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk lebih memperhatikan nasib petani sawit di daerahnya.

Reporter : Hendrik Hutabarat Editor : M.Rohali 379