Berita :: GLOBALPLANET.news

Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI Sumsel, Apriyal. (Foto: Rachmad Kurniawan)

05 Juli 2019 17:47:00 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Bicara soal kesejahteraan buruh perusahaan kelapa sawit, tak lepas dari seberapa besar upah dan bonus yang diterima.

Bahkan, isu terkait bonus/premi yang diterima oleh buruh perusahaan kelapa sawit sering menjadi sorotan dan perdebatan. 

Dijelaskan Ketua Bidang Ketenagakerjaan GAPKI Sumsel, Apriyal, bonus untuk buruh ternyata tidak normatif karena tak diatur dalam undang-undang.

"Artinya itu hanya tergantung dari kemampuan perusahaan, bisa saja bonus tersebut diberikan sesuai target panen. Akan tetapi ada faktor lain salah satunya harga CPO yang tak stabil, kalau harga jual CPO kecil ya tetap turun," ungkap Apriyal, Jumat (5/7/2019).

Menurutnya, dalam hubungan industri perusahaan harus menjaga komunikasi yang baik dengan buruh/karyawan. Jika sudah saling terbuka melihat kondisi harga yang tak stabil, tentu permasalahan dapat diredam.

"Salah satu mencegah adanya perselisihan dari buruh adalah dengan membuka ruang komunikasi. Apalagi kita punya mekanisme penyelesaian perselisihan salah satunya mediasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan," lanjutnya.

Kendati demikian, ungkapnya, GAPKI wajib memberikan imbauan untuk mencegah perselisihan ini. Bahkan, kesejahteraan sudah terbukti dikalangan buruh/karyawan anggota GAPKI. 

"Sekarang dari GAPKI sudah menyampaikan, selain fasilitas yang diberikan. Penerapan upah minimum juga wajib," tegasnya. 
 

Reporter : Rachmad Kurniawan Editor : Karerek 161