Berita :: GLOBALPLANET.news

Sekda Sumsel Nasrun Umar memimpin Rakor tentang aset bermasalah dihadiri Kejari Sumsel, Senin (9/9/2019). (Foto: Ist)

09 September 2019 19:34:07 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Sekretaris Daerah Pemprov Sumsel Nasrun Umar memimpin Rakor membahas permasalahan sejumlah aset milik Pemprov Sumsel dengan melibatkan Kejaksaan Tinggi Sumsel.

Adapun aset yang dinilai bermasalah yakni aset lahan Yang akan dibangun Museum Islam dan Hotel Syariah di kompleks Asrama Haji Palembang. Kemudian lahan Lapangan Golf Kenten Palembang dan perjanjian Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan Pasar Modern "Pasar Cende" antara Pemprov Sumsel dengan PT Magna Beatum. Rakor tersebut bertempat di  ruang rapat Binapraja Setda Sumsel, Senin (9/9/2019).

Dalam rapat tersebut Sekda H.Nasrun Umar menegaskan, ketiga aset yang dibahas dalam rapat ini merupakan  permasalahan yang  tidak pernah tuntas. Karena itu butuh solusi yang tepat dengan menggandeng Kejati Sumsel yang sebelumnya telah dilakukan penandatanganan MoU atau Nota Kesepakatan Bersama terkait dengan penanganan hukum baik masalah Perdata dan Tata Usaha Negara pada 21 Agustus 2019 lalu. 

Adapun aset yang pertama kali dibahas dalam Rakor ini adalah permasalahan lapangan golf Kenten Palembang yqng dipaparkan  oleh kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel, Ardani.

Disebutkan luas lapangan golf Kenten Palembang  80 hektar dengan penguasaan  40 hektar milik pemprov dan sisanya 40 hektar lagi diakui Pemkot Palembang sebelum inkrah dimenangkan oleh pertamina.

Khusus  untuk 40 hektar milik Pemprov Sumsel sejauh ini masih dalam kisruh antara Pemprov dengan PT Pertamina. Hal senada juga diakui oleh Prof Dr Ali Gani sebagai pihak pengelola lapangan Golf Kenten atau PGC.

Menanggapi masalah ini  dari Kajati Sumsel selaku Jaksa Pengecara Negara akan mempasilitasi dengan meminta semua berkas dan bukti terkait dengan penguasaan atau pengelolaan lapangan (perjanjian) terkait dengan lapangan Golf.

"Mohon permohonan surat resminya disampaikan. Untuk menjadi acuan dan memudahkan kami dalam bekerja menyelesaikan masalah ini. Kita ada ditengah-tengah," harap Ramliansyah Ketua Tim dari Kejati.

Sementara terkait dengan Asrama Haji Palembang, dipaparkan oleh Kepala BPKAD H. Akhmad Mukhlis  yang menyebut terjadi kisruh kepemilikan lahan antara Pemprov dengan pihak Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

"Yang dipermasalahan adalah lokasi untuk perluasan pekerjaan pembangunan Hotel Syariah 4.900 meter persegi dan pembangunan Museum Islam. Pembangunan terhenti karena pihak Arhanut keberatan atas dilanjutkannya pembangunan hotel Syariah," papar Akhmad Mukhlis.

Di lain pihak Kadis LH dan Pertanahan Pemprov. Sumsel H Edward  Candra dalam paparannya menyimpulkan telah terjadi perbedaan pendapat terhadap lahan lokasi asrama gaji antara Pemprov Sumsel dengan TNI AU Sejak mulai pembangunan asrama haji Palembang Tahun 1991. 

Di bagian akhir juga dibahas terkait dengan progres pembangunan pasar modern Cinde yang sempat terhenti karena berbagai faktor.

Sekda Sumsel H Nasrun Umar meminta pada pihak Kajati untuk mencari solusi  terbaik terkait dengan ketika permasalahan aset yang dihadapi Pemprov Sumsel tersebut.

Hadir dalam rapat kali ini  diantaranya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumsel, Muchtar Deluma. Direksi PD Swarna Dwipa Rebo Iskandar Pohan. 

Reporter : globalplanet Editor : Zul Mulkan 72