Berita :: GLOBALPLANET.news

Irjen Firli (kanan). (Foto: Dok/globalplanet)

14 September 2019 05:44:48 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Pro-kontra revisi Undang-Undang KPK masih terus bergulir usai disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Irjen Firli Bahuri yang terpilih menjadi Ketua KPK pun memilih ikut bungkam.

"Saya tidak ingin mengomentari terkait revisi Undang-Undang. Tapi yang pasti, syarat penegakan hukum adalah hukum itu sendiri," ujar Firli Bahuri saat ditemui di ruang VIP bandara SMB II Palembang, Jumat (13/9/2019).

Sebagai mantan Deputi Penindakan KPK, Firli mengaku tidak tahu soal revisi pada UU KPK. Firli menyebut revisi itu adalah kewenangan, hak dan inisiatif dari DPR dan pemerintah.

"Saya tidak tahu karena ini adalah kewenangan, hak dan inisiatif DPR dan pemerintah. Yang pasti niatnya pasti untuk menuju ke sasaran penegakan hukum, menimbulkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan," kata Firli yang kini masih Kapolda Sumsel.

Tidak hanya itu saja, Firli juga kemudian menjelaskan soal tujuan dari penegakan hukum. Dia menyebut ada banyak unsur terlibat jika hukum ingin ditegakkan dan tercapai tujuannya.

"Dalam proses penegakan hukum itu ada tujuan dan syarat. Pertama ya, efektifnya itu adalah hukum itu sendiri, kedua aparat penegak hukum, ketiga sarana dan fasilitas penegakan hukum dan yang keempat adalah budaya hukum itu sendiri," kata Firli.

"Kenapa itu harus ada, adalah dia ingin mencapai tujuan penegakakan hukum. Mewujudkan kepastian hukum hingga bagaimana menimbulkan kemanfaatan," kata Firli lagi.

Reporter : Rio Siregar Editor : Zul Mulkan 78