Berita :: GLOBALPLANET.news

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. (Foto: Ist)

15 November 2019 18:56:39 WIB

JAKARTA, GLOBALPLANET - Pemerintah pusat sangat serius dalam pembangunan ibukota negara yang baru pengganti Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Pemerintah merencanakan pembangunan ibukota negara yang baru yang telah ditetapkan berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dimulai tahun 2021.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Jumat (15/11/2019), menyebutkan saat ini pemerintah sedang mematangkan  segala perencanaan persiapan, pemindahan dan pembangunan Ibukota baru. 

Hal ini dikatakan Luhut seusai melaksanakan Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft RperPres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional-Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi Draft RperPres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara ini, selain dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa selaku tuan rumah. Juga dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal tahun 2021. Sehingga pembangunan nanti ditargetkan selama tiga  tahun,” ujar Menko Luhut. 

Menko Luhut  mengatakan pemerintah juga sedang melakukan pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara. 

“Nanti Menteri PPN, Pak Soeharso Manoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan Profesional agar bisa lebih cepat,” tambah Menko Luhut. 

Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO, ia akan  terlebih dahulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara. 

“Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kita tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta,” ujarnya. 

Ia juga mengatakan, ada banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk Ibukota Negara, seperti misalnya, Daerah Otonominya itu nanti akan seperti apa, Daerah Istimewanya seperti apa, kemudian Distrik atau Pusat Pemerintahnya akan seperti apa. 

“Nanti fungsi Ibukota itu juga apakah sebagai Ibukota Negara atau Pemerintahan, tentu kita menginginkan itu adalah Ibukota Negara sekaligus Ibukota Pemerintahan, sebab kalau hanya Ibukota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, artinya Kementerian atau Lembaga Negara masih ada di DKI Jakarta, namun kalau bentuknya Ibukota Negara, maka semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua,” tutupnya. 

Reporter : Hendrik Editor : Zul Mulkan 383