Berita :: GLOBALPLANET.news

12 Desember 2019 18:46:36 WIB

PALEMBANG, GLOBALPLANET - Gubernur Sumsel Herman Deru mendukung langkah Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Pemerintah daerah masih menunggu kajian lebih lanjut kebijakan yang berlaku mulai 2021 tersebut.

“Kita siap untuk itu (jalankan kebijakan penghapusan UN). Namun belum tahun ini, dari Pak Menteri rencananya akan diberlakukan tahun depan,” kata Herman Deru, Kamis (12/12).

Ia menjelaskan, dalam menghapus UN memang tidak mudah dan tidak sederhana. “Menghapus UN memang tidak sesederhana itu. Butuh banyak kajian dan kita menunggu itu,” jelasnya.

Herman Deru mengatakan, sudah seharusnya UN bukan menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. Ia menilai, akan lebih baik dalam penilaian kelulusan siswa memandang keberhasilan dan arah siswa untuk menjadi anak yang berguna, bercita-cita besar dan berahlak. 

“Sebagai seorang pemimpin, saya tidak berfikir apakah siswa itu harus kuasai semua mata pelajaran, harus bisa jadi juara, harus naik kelas, tapi bagaimana kita melihat mereka nantinya bisa menjadi anak yang berguna, memiliki cita-cita besar dan berahlak,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan Riza Fahlevi mengatakan, penghapusan UN tersebut akan dilakukan pada 2021. “Tahun 2021 akan ditiadakan atau dihapus. Namun untuk tahun ini kan UN sebentar lagi, jadi masih dilakukan UN. Namun tahun depan akan diganti dengan assesment kompetisi atau apapun namanya,” ujar Riza.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut didukung penuh. Nantinya, Pemprov Sumsel akan mensosialisasikan hal tersebut pada seluruh sekolah yang ada di Sumsel. “Ini kebijakan yang sangat baik, karena UN selama ini menjadi penopang lulus tidaknya siswa. Penghapusan UN ini pasti ada kajian yang sudah dilakukan dari Kementerian Dikbud. Kebijakan dari pusat ini akan kita tindaklanjuti,” kata dia.

Diakuinya, UN seharusnya dianggap sebagai pemetaan kualitas dari pendidikan di Indonesia. Bukan menentukan kelulusan. Penentu kelulusan cukup melalui penilaian dari sekolah. “Kalaupun nanti dihapus, untuk penentu kelulusan bisa dengan evaluasi oleh sekolah. Sistem dari assesment ini tetap ujian, namun tidak per mata pelajaran seperti UN sekarang. Jadi sifatnya umum,” jelasnya.

Ia mengatakan, berdasar penilaian dan pengamatan selama ini, UN memiliki positif dan negatif. Dari hasil rakor dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, proses pembelajaran terhadap guru dan siswa dapat tercipta jika merdeka dalam belajar.

“Merdeka dulu dalam belajar. Selama ini kan seperti terkungkung, harus menguasai pelajaran A, B dan C, tapi prosesnya terlupakan. Seperti guru kan selama ini hanya sibuk selesaikan administrasi persiapan mengajar, buat RPP hingga berlembar-lembar. Cukup sehalaman saja, poin inti mengajar. Jadi guru bisa fokus menciptakan proses pembelajaran yang merdeka baik bagi guru dan siswa,” ujarnya.

Ia menilai wajar jika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan merdeka dalam belajar bagi guru dan siswa. “Jika UN dijadikan penentu kelulusan, maka artinya hak guru dan siswa dirampok. Jika UN mengintervensi kelulusan siswa, padahal standarnya belum tahu persis karakter siswa dari awal hingga akhir masa sekolah. Dengan assesment kompetisi dan survey karakter siswa, diyakini ini bisa menjadi proses penilaian lulus tidaknya siswa,” tandasnya.

Reporter : Rio Siregar Editor : Zul Mulkan 154