Berita :: GLOBALPLANET.news

Massa KKP PBM saat bergerak menuju ke Kantor Panwaslu Kota Prabumulih untuk menggelar unjuk rasa, Rabu (9/5/2018). (Foto: Hardoko Susanto/GLOBALPLANET.news)

09 Mei 2018 18:54:43 WIB

PRABUMULIH, GLOBALPLANET.news - Kondisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kota Prabumulih mulai tidak kondusif. Pasalnya, puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Kawal Pilkada Prabumulih (KKP PBM), mendatangi dan berunjuk rasa di depan Kantor Panwaslu Kota Prabumulih, Rabu (9/5/2018).

Massa KKP-PBM meminta pihak Panwaslu Kota Prabumulih, agar independen dan transparan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel dan Wali Kota Prabumulih 2018. Selain itu, peserta unjuk rasa juga mendesak pihak Panwaslu agar segera mengusut indikasi pelanggaran Pilkada baik yang dilakukan oleh perangkat penyelenggara dan pelaksana Pilkada, yakni KPU Prabumulih maupun pihak-pihak lainnya.

"Kami meminta kepada penyelenggara Pilkada, yakni KPUD dan Panwaslu agar netral dan tidak memihak serta tidak terkesan setengah-setengah dalam menjalankan tugasnya," ucap Koodinator Aksi, Doni Andreas, dalam orasinya di depan Kantor Panwaslu Prabumulih.

Pihaknya juga mendesak supaya Panwaslu bergerak cepat, sigap dan terukur untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses Pilkada, terutama persoalan money politik dan penggelembungan surat suara.

"Begitu juga kepada KPU, harus memegang prinsip kejujuran, mandiri, independensi dan akuntabel serta dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya. Lebih transparan dan terbuka, terutama dalam penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada kepada masyarakat Prabumulih melalui media massa," tambah Doni.

Doni menegaskan, bila terdapat temuan adanya kecurangan pada pelaksanaan Pilkada nanti, maka pihaknya siap membantu Panwaslu. Namun sebaliknya, pihaknya mengancam akan kembali mengerahkan massa dengan jumlah besar, jika masih terjadi ketidaknetralan pada Pilkada nanti.

"Kita siap terus berpartisipasi mengawasi dan memantau penyelenggaraan Pemilu agar tetap pada koridor yang sebenaranya, serta tercipta Pilkada yang aman dan jujur," tandasnya.

Terkait tudingan yang disampaikan massa KKP PBM tersebut, Ketua Panwaslu Kota Prabumulih, Herman Julaili, membantah jika pihaknya tidak netral. Dia mengatakan, jika pihaknya sudah berupaya menjaga netralitas, dan telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai Undang Undang yang berlaku.

"Yang disampaikan pihak pendemo mengenai "Panwas Tidur", itu tidak benar. Sejak dilantik pada September 2017 lalu, kami sudah bekerja sesuai dengan ketentuan Undang Undang, dan sudah kita sampaikan juga pada pendemo tadi. Jangan melihat dari satu sisi, tapi lihatlah secara keseluruhan. Terkait Panwas tidak netral, silahkan saja laporkan ke DKPP, tapi harus  disertai dengan bukti-bukti dan petunjuk. Tapi kalau seandainya tidak terbukti, kita bisa tuntut balik pelapornya," tegas Herman.

Dari pantauan di lapangan, sebelum mendatangi Panwaslu Kota Prabumulih, massa terlebih dahulu berkumpul di Jalan Padat Karya, Gunung Ibul. Rombongan peserta unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Prabumulih. Usai menyampaikan aspirasinya, perwakilan massa KKP PBM diterima untuk berdialog dengan Ketua Panwaslu dan beberapa komisionernya, serta disaksikan Kabag Ops Polres Prabumulih, Kompol Zai’an.
 

Reporter : Hardoko Susanto Editor : Amizon 576