PALEMBANG, GLOBALPLANET - Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Holda siap mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel pada Pilkada 2024 November mendatang. Holda menjadi salah satu perempuan pertama yang secara terbuka menyatakan siap meramaikan Pilgub 2024.
Politisi perempuan dari Partai Demokrat ini telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur (Bacagub) Sumsel di DPD PDI Perjuangan Sumsel pada Jumat (19/4/2024).
"(Ambil formulir di PDIP), inilah bentuk keseriusan saya untuk maju sebagai calon gubernur di Sumsel. Seluruh partai yang buka pendaftaran, akan saya ambil (formulir) bukti keseriusan saya," ujarnya.
Holda merupakan politisi perempuan yang sudah sarat pengalaman dengan menjadi anggota DPRD Sumsel sejak 2009. Hampir semua komisi pernah dirasakan dan kini menjabat Ketua Komisi IV.
"Dari 2002 sudah masuk Partai Demokrat, belajar dulu baru 2009 mencalonkan diri dan Alhamdulillah menang. Selama 3 periode (di DPRD Sumsel) dari 5 komisi mayoritas sudah saya masuki. Dari semua itu jadi mengapa saya terinspirasi untuk maju menjadi bacagub," katanya.
Holda memiliki alasan yang kuat untuk menjadi pemimpin Bumi Sriwijaya. Karena menurutnya, selama Sumsel berdiri belum ada perempuan yang maju untuk menjadi gubernur.
"Kesempatan ini harus kita akbil dan kesempatan (mencalonkan diri) ini milik semua orang. Saya berpikir setelah 3 periode di legislatif, sudah saatnya masuk eksekutif," sebutnya.
Jika terpilih atau mendapatkan amanah sebagai Gubernur Sumsel, sesuai mottonya "ekonomi hijau", Holda aman membangun dari pedesaan ke perkotaan. Menurutnya, programnya ini juga akan mengurangi urbanisasi.
Holda juga menyingung persoalan asap karhutla yang terjadi setiap tahun di Sumsel. Dengan tagline ekonomi hijau, Holda akan menghentikan Sumsel sebagai penyumbang asap. "Lahan yang selama ini dibuka dengan dibakar. Sisa dari lahan diolah yang akan menjadi sumber energi terbarukan," jelasnya.
Holda meyakini mendapatkan dukungan dari partai. Holda terus menjalin komunikasi politik dan akan mengambil formulir pendaftaran bacagub di semua partai yang membuka pendaftaran.
"Dengan pimpinan baik DPD maupun DPP sudah komunikasi dan ketua DPD mempersilakan. Tapi ujungnya juga kembali ke partai memutuskan apa, harus kita lakukan tetap tegak lurus.
