PALEMBANG, GLOBALPLANET - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta pelaku usaha perkebunan sawit bisa berkordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini disampaikan dalam agenda Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Karhutla di Sumsel, Sabtu (24/5/2025).
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), lanjutnya, akan memastikan pelaku industri sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan sejalan dengan praktik-praktik berkelanjutan sebagaimana yang diterapkan pada anggota Gapki.
"Ke depan, kami akan mendorong agar setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota Gapki. Karena, untuk bisa mendapatkan Proper hijau, salah satu syaratnya adalah tergabung dalam Gapki," kata Hanif saat kunjungan kerjanya di Palembang dan di PT Sawit Mas Sejahtera yang terletak di Kabupaten Banyuasin.
itu penting untuk memastikan seluruh pelaku industri kelapa sawit tunduk pada standar operasional yang tinggi, transparan, dan berkelanjutan.
"Oleh karenanya, menjadi penting untuk merekatkan hubungan yang sangat dinamis terutama dengan Gapki dan seluruh stakeholder terkait," tegas Hanif.
Anggota Gapki berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah konkret dalam menghadapi musim kemarau dan mitigasi karhutla, termasuk di wilayah Sumbagsel dan khususnya Sumatera Selatan.
Dia menekankan, sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota Gapki, lanjutnya, telah diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan seluruh sumber daya, personil dan peralatan agar selalu kondisi siap siaga. Gapki juga melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan, karena percaya pengelolaan risiko kebakaran tidak bisa dilakukan sendiri.
GAPKI yang saat ini menaungi 752 perusahaan kelapa sawit di 15 provinsi dengan total luas lahan sekitar 3,7 juta hektare, telah memetakan delapan provinsi yang masuk dalam kategori rawan karhutla. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
GAPKI pusat secara rutin menyampaikan imbauan waspada karhutla melalui surat edaran kepada seluruh cabang dan anggota setiap menjelang musim kemarau,” jelasnya.
Selain imbauan resmi, GAPKI juga melakukan berbagai langkah konkret, seperti identifikasi area rawan kebakaran, termasuk wilayah konsesi, area tak terusahakan, dan lahan di sekitar perusahaan. GAPKI juga telah menyiapkan sumber-sumber air di lokasi berisiko tinggi serta melakukan proses rewetting dengan memasukkan air ke area pengelolaan untuk menjaga kelembapan tanah.
“Kami juga aktif dalam persiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini meliputi simulasi karhutla, pendirian komunitas peduli api, pelatihan bersama Manggala Agni, dan koordinasi intensif dengan aparat terkait,” tambahnya.
GAPKI juga menerapkan pendekatan multipihak berbasis lanskap, salah satunya di Kabupaten Pelalawan. Langkah lain yang dilakukan meliputi modifikasi cuaca serta patroli dan monitoring berkala untuk memastikan upaya pencegahan berjalan optimal.
“Kemudian sebagai bagian dari kesiapsiagaan, setiap mamasuki musim kemarau, GAPKI melakukan apel siaga karhutla bersama pihak-pihak terkait lainnya,” ujarnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, GAPKI berharap risiko kebakaran lahan dapat diminimalkan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
