OKU TIMUR, GLOBALPLANET - Banyak masyarakat yang menentang adanya politik dinasti, karena akan berdampaj mematikan proses demokrasi di tanah air. Selain itu juga akan mengganggu pelaksnaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2024.
Namun kondisi ini selalu terjadi disetiap pesta demokrasi lima tahunan, praktek dinasti politik baik di tingkat provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur), kabupaten (Bupati/Wakil Bupati) maupun tingkat kota (Walikota/Wakil Walikota)
Situasi ini salah satunya terjadi Bumi Sebiduk Sehaluan. Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur yang meniabat sekarang merupakan adik dan keturunan dari Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.
Bupati OKU Timut saat ini yang dijabat Ir, H, Lanosin, MT merupakan adik kandung mantan Gubermur Sumsel, H, Herman Deru, SH, yang juga dua periode meniabat Bupati OKU Timur. Begitu juga dengan Wakil Bupati OKU Timur saat ini HM Adi Nugraha Purna Yudha, SH, merupakan anak kandung, H, Kholid Mawardi, SSos, MSi yang dua periode menjabat Wakil Bupati dan menjabat Bupati OKU Timur satu periode.
Ketua Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar, H, Leo Budi Rachmadi SE, politik dinasti sah-sah saja sepanjang membawa manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. Namun diakuinya, banyak juga dinasti politik yang justru merugikan masyarakat, sehingga mendapat banyak penolakan dari masyarakat.
"Dinasti politik sah-sah saja, sepanjang itu baik. Tapi yang ada sekarang dinasti politik banyak menghalalkan segala cara. Dinasti politik juga menjadi ajang korupsi, kolusi, nepotisme yang sangat merugikan. Jika ini yang terjadi tunggulah kehancuran akan terjadi,"tambahnya.
Sementara itu, Ketua LSM KAMPUD OKU Timur, Muhammad Obrin, SSos, menjelaskan, dinasti politik contohnya yang terjadi di OKU Timur sangatlah tidak baik untuk diterapkan dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi. Pada prinsipnya demokrasi yang tertinggi hanya ada disuara rakyat.
"Jika politik dinasti terjadi, prinsip demokrasi tertinggi ada disuara rakyat akan hilang. Salah satu penyebabnya jika kekuasaan tersebut hanya berputar di keturunan maupun golongan tertentu. Jika ini terjadi tentu akan hilangnya kebebasan dan kesempatan anak cucu kita yang mampu dan berkompeten di massa depan nanti,"tegasnya.
Dia mengajak seluruh masyarakat OKU Timur untuk lebih cerdas lagi dalam memberikan Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia pada saat ini.
"Jangan biarkan dinasti politik terjadi. Pilihlah calon yang berpihak pada masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat,"tambahnya.