PALEMBANG, GLOBALPLANET - Hal tersebut diutarakan Yusri disela-sela ia menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumsel via zoom, Senin (15/6/2020). "Kami sepakat dengan penetapan zona ini, karena pembagian zoan berdasarkan kasus aktif yang ada dan pewarnaan display peta yang dibuat BNPB," kata Yusri.
Menurutnya, ada perbedaan antara daerah yang menyandang status zona merah dan zona oranye. "Jadi kalau zona merah itu merupakan zona yang penularannya tidak terkendali. Jika zona oranye masih ada tapi penularannya relatif terkendali," jelasnya.
Mengutip dari situs milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di https://bnpb.go.id/berita, zona oranye atau risiko sedang, secara umum risiko penyebaran COVID-19 pada level ini tinggi dan potensi virus tidak terkendali.
Pada level ini, transmisi lokal hingga imported case kemungkinan dapat terjadi dengan cepat. Pemerintah di daerah harus memantau kluster-kluster baru dan mengontrol pergerakan melalui testing dan tracking yang agresif.
Oleh karena itu, seluruh masyarakat terutama kelompok rentan yang berada di daerah dengan status Zona Oranye disarankan untuk tetap berada di rumah, bekerja dari rumah kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu. Apabila harus keluar rumah diwajibkan untuk selalu menjaga jarak di semua aspek.
Penumpang transportasi umum dibatasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Tempat-tempat dan fasilitas umum termasuk sekolah ditutup. Kegiatan bisnis hanya dibuka secara terbatas selain keperluan esensial seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik kesehatan, stasiun bahan bakar dengan tetap menerapkan physical distancing.
Terpisah, LO BNPB RI Brigjen TNI Antoni Simammora menilai ada beberapa langkah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Palembang. Seperti melaunching GIS covid-19, untuk memudahkan masyarakat mengetahui daerah mana saja yang rawan penularan Corona di Palembang.
"Saya rasa yang saya lihat banyak kemajuan Kota Palembang dari sisi kesehatan serta aspek-aspek lain, seperti ekonomi sosial dan budaya," ungkap Antoni.
Mengenai kebijakan yang akan diambil Pemerintah kota Palembang, ia menjelaskan, BNPB memberikan saran yang apa yang sudah ditetapkan dari ketua pelaksana pusat gugus tugas. Tinggal bagaimana mengimpelmentasikan kebijakan dari pusat ke daerah.
"Mau dia PSBB transisi atau penegakan disiplin kesehatan atau apapun nanti akan dibahas. karena tadi baru evaluasi saja, besok ada rapat kecil agar tepat terwujud istilahnya berhasil," pungkasnya.
