LAHAT, GLOBALPLANET - Hal ini jelas membuat Andi Sucitera ST, selaku anggota DPRD Lahat, asal Kecamatan Merapi Area jadi geram. Andi menilai pihak perusahaan kian menjadi-jadi. Padahal sudah jelas karyawan ini hanya menuntut hak-hak mereka selama bekerja.
" Kami akan melakukan pertemuan berikutnya mengundang pimpinan perusahaan, Disnaker, Kapolsek, Danramil, dan masyarakat. Yang ditakutkan itu, kalau masyarakat sampai tidak tahan lagi, lalu menutup akses jalan desa yang dilalui pihak perusahaan," kata politisi PAN ini, Selasa (24/6/2020).
Sementara, Kades Gramat, Oking Rahandi (33) membenarnya, mayoritas PHL PT LPPBJ itu merupakan warganya. Perjanjian sebelumnya pihak perusahaan akan memasukkan 60 persen karyawan berasal dari Desa Gramat, nyatanya hanya 20 persen. Karyawan juga dijanjikan akan diberikan kontrak, buktinya terus berstatus PHL, dan sekarang mala diminta membuat surat pengunduran diri.
"Kalaupun nanti ada masyarakat nekat memortal jalan desa yang dilalui perusahaan, saya selaku Kades mendukung. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat banyak, tetap akan saya dukung," tegas Oking.
