LAHAT, GLOBALPLANET - " Jika ( uang ) ada tapi belum diberikan, kami sangat menyesalhkan terhadap stakholder yang ada mengenai kewajiban itu ( membayar honor)," jelas Nopran saat dihubungi, Senin (26/6/2020)
Anggota Komisi IV DPRD Lahat yang membidangi kesehatan tersebut menjelaskan, seharusnya para petugas garda terdepan itu selain selalu diperhatikan hak haknya juga harus dipenuhi. Mengingat tugas tersebut sangatlah berat.
" Bagaimana menuntut mereka bekerja kalau hak mereka tidak dipenuhi, dan resikonya sangat berat. Kan sudah dianggarkan 23.5 Milyar untuk penanganan covid 19 ini itu juga suda dibagi, saya pikir itu sudah aesuai dengan posnya, " terang Politisi dari Partai Gerindra itu.
Ditambahkan Nopran, tidak transparannya mengenai honor tersebut membuat beberapa kemungkinan yang bisa terjadi, hingga hak para petugas belum diberikan. Pertama sengaja tidak diberikan, kemudian uang di Pemda tidak ada atau kemungkinan uang itu dipotong atau "disunat".
" Ada beberapa permasalahannya, dana itu ditahan atau uang dipemda itu tidak ada atau di sunat atau dipotong," urainya seraya mengatakan pada prinsifnya bekerja di bayar, harus transparan. Honor berapa, per orang berapa, per bulan berapa.
Kemudian, masih Kata Nopran, informasi tersebut juga akan pihaknya sampaikan kepada pemerintah. Baik melalui rapat paripurna, pandangan fraksi. Bila perlu, pihaknya mengajak rekan rekan DPRD Lahat melakukan Pansus Covid.
" Nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah. Bila perlu kita ajak rekan rekan ( DPRD Lahat) melakukan pansus Covid 19, apa yang telah di lakukan pemerintah, itu hak bertanya sebagai Anggota DPRD," sampainya
