LAHAT, GLOBALPLANET - Hasilnya, setiap kabupaten/kota merespon positif rencana pemisahan dari Provinsi Sumsel tersebut. "Tujuh kabupaten/kota yang sudah kami datangi, seperti Pagaralam, Lahat, Empat Lawang, PALI, Muara Enim, Lubuk Linggau, Musi Rawas semuanya merespon positif, kecuali Muratara belum kita datangi," kata Sekretaris Presedium Pemekaran Sumsel Barat, Hazairin Hanafiah, saat audensi ke DPRD Lahat, Selasa (21/7/2020).
Mantan Ketua DPRD Lahat juga mengatakan, presidium Pemekaran Sumsel Barat terbentuk 1 Desember 2019 lalu. Mantan Wali Kota Pagaralam, Djazuli Kuris ditunjuk sebagai Ketua Presidium.
Hazairin mengakui, saat ini moratorium pembentukan DOB (daerah otonomo baru) belum dibuka oleh pemerintah pusat. Namun, usulan harus diusulkan, sehingga saat moratorium dibuka, usulan Provinsi Sumsel Barat sudah masuk.
"Ada yang mempermasalahkan moratorium. Kita ini mengintip, kalau Papua dibuka, kita sudah masuk. Tapi kalau Papua sudah masuk, kita baru akan mengusulkan, ketinggalan. Perjuangan ini masih panjang, mungkin setahun dua tahun kedepan. Kenapa masih panjang, karena masih memerlukan dukungan masyarakat," bebernya.
Alasan Berisiko, Calon Ibukota Belum Dibahas
Di sisi lain, Hazairin mengakui penetapan ibukota sangat riskan terjadi gejolak sehingga presidium memutuskan tidak mambahas rencana ibukota Sumsel Barat.
"Kita sepakat (ibukota) tidak dibicarakan sekarang. Nanti akan diserahkan ke konsultan independen dan tim independen," tegasnya, seraya menjelaskan Calon Provinsi Sumsel Barat memiliki luas wilayah 30.000 meter persegi dan penduduk 2,5 juta jiwa.
Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi ST pun mendukung rencana besar ini. Kehadiran seluruh perwakilan fraksi dan komisi dalam pertemuan dengan Presedium Pemekaran Sumsel Barat, jadi bukti dukungan tersebut. "Ini bentuk bukti dukungan kami, semua fraksi hadir semua," sampainya.
