LAHAT, GLOBALPLANET - Jika sebelummya masyarakat di desa yang dikejar pembayaran PBB, kali ini giliran lingkup ASN di Kabupaten Lahat yang dikejar untuk melakukan pelunasan lebih dulu. Ternyata hasil yang didapat cukup memuaskan.
Sekda Lahat, Januarsyah Hambali mengatakan, sesuai surat edaran Bupati Lahat, bukti pelunasan PBB jadi syarat utama bagi ASN jajaran Pemkab Lahat untuk mendapatkan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), dan beban kerja (BK).
" Alhamdulillah, dengan sistem ini kita juga memetik hasilnya. Baru sekitar satu minggu saja pencapaian pajak sektor PBB tembus Rp 1,6 miliar," kata Junarsyah, Kamis (6/8/2020).
Januarsyah menuturkan, terobosan ini juga untuk mendorong ketaatan pajak kalangan ASN. Menurutnya, ASN sepatutnya menjadi contoh, jangan sampai masyarakat selalu dikejar pelunasan PBB sedangkan ASN sendiri banyak yang lalai bayar PBB.
"Sekarang akhirnya ketahuan, rupanya ada ASN yang dari tahun 1994 tidak bayar PBB. PBB ini kan sifatnya wajib bagi masyarakat, entah itu sosoknya ASN atau bukan, tetap harus bayar PBB," tuturnya.
Sementara, Kepala Bapenda Lahat, Subranudin melalui Kabid PBB-P2 dan BPHTB, Hendri Agus Firmansyah menjelaskan, nominal tiap wajib pajak tidak semua sama, sesuai yang tertera di surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT red).
Pembayaran PBB ini menggunakan aplikasi V-Tex, yang ngelink ke Bank BRI. Sehingga saat NJOP dimasukkan, langsung tercantum seluruh riwayat pembayaran PBB, baik yang lunas dan menunggak.
"Ada yang terhutang sampai Rp 2 juta. Awalnya banyak ASN yang terkejut. Karena 1 instansi baru bisa mencairkan TPP dan BK, kalau semuanya sudah melunasi PBB. Target kita 6000 an ASN di Lahat ini, lunas PBB," jelasnya.
