PALEMBANG, GLOBALPLANET. - Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, meski angka UHC menurun masyarakat yang membutuhkan pengobatan tetap bisa berobat ke fasilitas kesehatan. “Melalui verifikasi, akan didapat data akurat penerima program JKN dan KIS. Verifikasi ini dibutuhkan agar tidak menjadi beban bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang tepat sasaran. Kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Fitri usai rapat bersama BPJS Kesehatan Kota Palembang, Senin (1/2/2021).
Fitrianti melanjutkan, warga Palembang, terutama yang tidak mampu, tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jika belum mendapat KIS. “Kita sudah menginstruksikan Puskesmas-puskesmas, dan RSUD Palembang BARI untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Palembang. Jadi, cukup membawa KTP, mereka InsyaAllah akan dilayani, baik di tingkat kecamatan maupun di rumah sakit milik Pemerintah Kota Palembang,” lanjutnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian, menyampaikan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berkurang dari 115 ribu jiwa menjadi 55 ribu jiwa disebabkan adanya data ganda dan ada orang yang sudah meninggal dunia
Ia menambahkan, bagi masyarakat yang DTKS-nya terhenti atau tidak aktif, agar segera melapor. "Memang ada data perubahan penerima JKN dan KIS. Misalnya karena yang bersangkutan meninggal dunia, data ganda dan sebagainya. Untuk yang KIS nya terhenti, kita bantu ke Disdukcapil untuk diaktifkan kembali, jadi Jadi memang perlu verifikasi data,” ujar Heri.
