BANYAK - Faktor yang menempatkan Indonesia pada posisi yang tepat untuk membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Meskipun pendekatan tersebut melibatkan gerakan pro-demokrasi, Myanmar belum tentu mendapatkan jaminan untuk menjadi negara demokrasi karena apabila langkah-langkah ditempuh tidak efektif
Menurut para pakar, yang dilakukan Indonesia tepat dan ada sejumlah alasan mengapa Indonesia menjadi semacam rujukan utama. Faktor yang pertama, Indonesia mempunyai pengalaman dalam mewujudkan perubahan demokrasi dari rezim otoriter hingga mampu melaksanakan pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan kepala daerah dengan ketentuan one man one vote (satu orang satu suara).
Indonesia sudah dari dulu menginginkan negara Myanmar demokratis. Indonesia lah yang sudah mempertahankan Myanmar ketika masuk ASEAN dengan tampak wajah tidak demokratisnya dan banyak sekali negara yang yang berkata “kok ada negara seperti ini diperbolehkan masuk ke ASEAN,"
Tapi Indonesia sendiri percaya bahwa keadaan itu bisa diubah dengan memberikan ruang dan waktu. Ketika Myanmar masuk ASEAN, Indonesia memastikan bahwa Myanmar ini dapat diterima dan setelahnya akan berubah menjadi negara yang demokratis. Dalam perjalanan menuju demokratisasi itu, lembaganya IPD turut terlibat dalam pelarian kader-kader dari Myanmar baik dari partai oposisi maupun partai yang berkuasa.
Myanmar belajar dari Indonesia dalam menguasai krisis politik dimulai pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap dipanggil SBY. Hubungan kedua negara ini sangatlah dekat karena setelah kudeta militer pertama di Myanmar pada 1962, pada masa pemerintahan presiden SBY, Myanmar melirik Indonesia sebagai negara yang patut dicontoh.
Bahkan negara Indonesia pun konsen terhadap perkembangan situasi Myanmar, dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat menjadi prioritas nomor satu dan dapat diperjelas bahwa Indonesia akan selalu bersama dengan masyarakat Myanmar.
Usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan gejolak politik di Myanmar, Indonesia berupaya melakukan penyatuan pandangan terhadap negara-negara ASEAN. Indonesia menempatkan dirinya secara netral dan objektif untuk menyampaikan informasi secara bolak-balik. Penyelesaian konflik ini dengan secara langsung menangani masalah para pihak yang terlibat, seperti melalui negosiasi dan mediasi.
Ketika pihak -pihak yang terlibat dalam masalah ini dapat mencapai resolusi, konflik dapat dihindari. Dan pula konflik politik yang terjadi di Myanmar ini sebaiknya penyelesaiannya lebih memilih dengan cara tanpa danya sedikitpun kekerasan. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan konflik secara kondusif, sehingga persayaratan dan keinginan semua pihak yang terlibat bisa terpenuhi dan demokrasi tercapai tanpa konflik.
Konflik politik yang terjadi di Myanmar telah menimbulkan banyak korban termasuk dari masyarakat sipil. Indonesia sudah berjuang sebaik mungkin untuk membantu transisi demokrasi demi tercapainya perdamaian serta kemajuan di Myanmar. Isu di Myanmar dapat diselesaikan jika dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dari perkumpulan tiap negara-negara di Asia Tenggara yakni ASEAN.
Dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dibutuhkan kerja sama yang baik dan saling penegertian. Salah satu yang menjadi keharusan oleh setiap negara yakni menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum internasional ini. Karena itu, konflik yang terjadi di Myanmar harusnya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan politik luar negeri yang sudah diperjelas.
Penulis: Melia Lestami
Mahasiswi Prodi Ilmu Politik Fisip UIN Raden Fatah Palembang
Disclaimer: Isi dan tulisan tanggung jawab penulis
