PALEMBANG, GLOBALPLANET. - Menurut Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Palembang, Aprilita Sari, distribusi empat tahap paket sembako bansos Covid-19 terlaksana sejak Mei 2020 hingga akhir tahun lalu. Sedangkan untuk bantuan tahap kelima, Pemkot belum ada mewacanakan hal tersebut.
"Soal bansos lanjutan belum dapat info, apakah ada bantuan lagi terutama masalah Covid-19 ini. Karena semua tergantung arahan dan anggaran dari pusat yang selanjutnya baru kami (Dinsos) kelola," ujarnya, Jumat (22/1/2021).
Adapun rincian paket sembako bansos Covid-19, tahap pertama yakni dibagikan untuk 49.669 KK dengan menghabiskan dana Rp8.890.751.000, pada tahap kedua untuk 33.269 KK menggunakan dana senilai Rp5.955.151.000, selanjutnya tahap ketiga sebesar Rp8.813.781.000 untuk 49.239 KK.
Serta distribusi tahap keempat diberikan kepada 85.252 KK dengan total anggaran Rp8.056.314.000. Namun berdasarkan potongan dana, rincian untuk paket hanya senilai Rp7.544.802.000 dan sisanya untuk pengawasan seperti pihak keamanan dipotong Rp511.512.000.
"Berdasarkan pendanaan, bansos Covid-19 dari tahap pertama hingga tahap ketiga berasal dari anggaran recofusing daerah. Sementara untuk tahap keempat dari Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima Pemkot Palembang," bebernya.
Penerima bansos, jelas Aprilita, adalah mereka masyarakat miskin yang datanya diajukan dari RT setempat, kemudian ke kelurahan dan ke kecamatan selanjutnya baru Dinsos terima (data orang miskin).
"Kriteria warga miskin dampak Covid-19 ini telah tertuang dalam surat edaran SK Wako Palembang nomor 103/2020. Semua penerima bansos Covid-19 adalah yang belum mendapatkan masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Mereka merupakan warga miskin baru yang terdampak akibat pandemi," jelasnya.
Dalam teknis pengiriman paket sembako dilakukan pengawasan oleh babinsa dan pihak keamanan berwajib lain. Sehingga ketika distribusi terlaksana paket sembako dikawal dengan aman dan tepat sasaran.
Ia mengklaim penerima bansos paket sembako Covid-19 yang telah terdata sudah menerima bantuan tersebut. Karena semua nama-nama penerima berdasarkan usulan dari kecamatan dan kelurahan masing-masing. Bila ada yang belum mendapatkan, berarti tidak masuk dalam pendataan awal.
"Kita juga mengecek ke lapangan, evaluasi data-data yang diberikan dari RT. Kalau dilihat dari data tahap 1 dan 2 ada pengurangan KK artinya memang ada yang semestinya tidak mendapat bansos, malah masuk data penerima. Karena itu kita kurangi," tutupnya.
