PALEMBANG, GLOBALPLANET - Delapan fraksi di Dewan Pewakilan Rakyat (DPRD) Kota Palembang menyampaikan pandangannya atas Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna ke 17 Masa Persidangan II Tahun 2022, Selasa (23/08/22) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang.
Sebagian besar fraksi menyoroti beberapa infrastruktur Pengolahan Air Minum atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dinilai lambat dakam penyaluran air bersih.
M Ridwan Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKS selaras Jubir Fraksi Golkar Ganefo Rohim, keluhkan infrastruktur Pengolahan Air Minum atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Palembang.
“Masih banyak masyarakat yang belum menerima air bersih. Kami meminta kepada Pemerintah untuk solusi terbaik terkait PDAM,” kata juru bicara Fraksi PKS, M Ridwan.
Pandangan umum Fraksi PKB, M Arfani menyoroti kinerja PDAM yang dinilai lamban dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
“Padahal masyarakat sudah membayar iurang pipa PDAM yang belum terpasang dan masyarakat ngeluh lamanya respon,”kata juru bicara Fraksi PKB, M Arfani
Sementara itu, pandangan umum fraksi NasDem melalui juru bicara, Paidol Barokat menyampaikan beberapa permasalahan, antara lain pertama semerawutnya parkir liar disejumlah lokasi di Kota Palembang, kedua lambatnya pemasangan jaringan PDAM di Kelurahan Talang Jambe dan tarif pemasangan yang terlalu mahal.
“Kami memohon kepada Walikota Palembang untuk dapat di bentuk tim untuk dapat investigasi masalah ini dapat menindak tegas oknum PDAM yang gagal karena sangat menyusahkan sangat meresahkan masyarakat,”ungkap Faidol Barokat.
Lanjutnya, ketiga masalah keluhan kepada ketua RT ketua RT di kota Palembang mengenai honor yang diterima seringnya honor tersebut dengan ke-3 Bulan namun hanya baru dibayarkan satu bulan, keempat, mempertanyakan tentang proyek IPAL yang sedang dalam pengerjaan sampai kapan proyek tersebut selesai karena sangat mengganggu arus lalu lintas,
Kemudian lanjutnya, kelima, masih banyaknya lampu jalan yang masih belum banyak terpasang yang berada di Jalan protokol terutama yang di bawah jalur LRT kota Palembang yang akan menimbulkan tindak kriminal, dan keenam, mempertanyakan juga tentang mendirikan bangunan dan pemberian izin usaha tanpa adanya pengawasan, beber Faidol Barokat.
Pandangan umum Fraksi PAN melalui juru bicara Ahmad Sobri meminta dinas terkait hendak nya pembangunan di kawasan KS tubun mengawasi pembangunan apakah sudah sesuai dengan aturan yamg ada, lalu pihaknya jugameminta dinas terkait memperhatikan taman taman yang ada di palembang.
Menanggapi hal tersebut usai rapat, Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan kapasitas air bersih, PDAM tengah melakukan penambahan produksi.
“Untuk (PDAM) di Kalidoni sedang proses. Di Gandus 1.100 liter per detik,” katanya.
Sementara dari hasil pandangan dan aspirasi yang disampaikan DPRD, kata Harno, Pemkot akan menjawab pada rapat selanjutnya.
“Kita sampaikan tanggapan dari pandangan dan aspirasi pada 3 September,” pungkasnya.
