MUBA GLOBALPLANET - "Pertama di garda paling depan itu adalah pemerintah daerah menjaga kondusifitas eksploitasi minyak dan gas, memenuhi lifting yang ditargetkan. Kalau terjadi apa-apa yang duluan adalah pemerintah daerah dibantu FKPD," ujar Alex.
Dikatakan Alex, dirinya telah berkoordinasi dengan SKK Migas sejak menjadi Bupati Musi Banyuasin. Selama itu, koordinasi yang dijalani sangat baik. Bahkan, sejauh kunjungannya ke sejumlah daerah semenjak menjadi Ketua Komisi VII DPR RI koordinasipun tetap baik.
"Jadi ayolah koordinasi perbaiki. Saya sudah keliling ke Kalimantan Timur, Lampung dan nanti ke Papua, semuanya (SKK Migas Perwakilan) bagus -bagus. Betul, khusus SKK Migas Perwakilan Sumbagsel kurang koordinasi. Padahal ini kan untuk kebaikan semua," tegas dia.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Sumsel Periode 2008-2018 ini mengatakan, kedatangannya ke Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan daerah tersebut menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar Migas untuk Indonesia.
"Perusahaan K3S apabila terjadi sesuatu di dalam operasional dalam memproduksi migas dan lifting tidak tercapai SKK Migas bertanggung jawab. Saya telepon Menteri ESDM agar menegur kepala SKK Migas wilayah Sumbagsel. Jangan remehkan komisi VII, bukan sok sok an, ini penting," tegas dia.
Bukan hanya itu, Alex juga meminta Bupati Muba Dodi Reza untuk mengambil sikap tegas atas apa yang selama ini dilakukan SKK Migas Perwakilan Sumbagsel, terutama mengenai koordinasi. "Saya sarankan kepada Pak Bupati (Muba) untuk tegaslah demi kebaikan kita bersama," kata dia.
Sementara, Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan hingga kini koordinasi Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas di tingkat daerah belum maksimal, bahkan tidak ada sama sekali berkoordinasi terkait eksploitasi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang ada di wilayah Bumi Serasan Sekate.
"Padahal mereka mengambil Sumber Daya Alam (SDA) dari kita (Muba), tapi sering tidak ada komunikasi," keluh Dodi.
Dia menerangkan, jika ada konflik di masyarakat pemerintah daerah yang turun tangan langsung dalam menyelesaikan mitigasi antara perusahaan K3S dengan warga. "Kalau terjadi bencana lingkungan misalkan pemerintah daerah bahkan bupati langsung ditelepon oleh menteri serta presiden karena di dalamnya mengalami kerusakan lingkungan akibat penambangan perusahaan K3S," terang Dodi.
"Namun kepala SKK Migas Sumbagsel, saya tegaskan disini satu kali pun tidak pernah konsultasi, audensi serta tidak ada upaya untuk berkoordinasi dengan baik," sambung dia.
Hal itu disampaikan, bukan apa-apa melainkan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah penyumbang terbesar dari Dana Bagi Hasil (DBH) ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harusnya SKK Migas prioritaskan daerah penyumbang terbesar ini, mengingat daerah yang terdampak pastilah kabupaten atau kota yang daerahnya dieksploitasi.
"Oleh karena itu saya pinta SKK Migas ubahlah mindset atau perilaku supaya bisa berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah kabupaten/kota se Sumsel. Lalu bupati-bupati yang punya wilayah kerja dimana perusahaan KKKS ada agar bisa terfasilitasi," tegasnya.
Bahkan, sering kali kegiatan seperti ini pimpinan SKK Migas tidak hadir seolah-olah mengabaikan, padahal acara coffee morning ini sangatlah penting guna saling berkomunikasi dan silahturahmi. "Ini selalu tiap komunikasi harus ke ring satu bukan ring satu artinya diarahkan ke pusat dan sebagainya. Saya juga akan menerapkan seperti itu juga kalau perlu bila ada K3S ingin berkoordinasi harus ke ring satu artinya ke kantor Bupati bukan di tingkat desa atau kecamatan," tandas dia.
