JAKARTA, GLOBALPLANET - Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam talkshow secara daring dengan tema "Misleading Food Labeling Threaten Palm Oil Market” Rabu sore (16/9/2020). “Kebijakan label ini merugikan Indonesia karena persepsi dan informasi menyesatkan dan merugikan pemerintah,” ujarnya.
Melawan yang biasa disebut kampanye hitam ini harusnya oleh seluruh kelompok masyarakat. Di tingkat regional Asean juga harusnya memiliki kekompakan untuk melawan. “Upaya memasang label bebas (kandungan) kelapa sawit ini karena didorong alasan yang secara ilmiah telah dibantah. Ada faktor kesehatan, tapi lembaga nasional dan internasional menyangkalnya, semua tudingan itu tidak benar dan menyesatkan,” terang dia.
Tapi memang, tidak hanya industri sawit, industri hasil hutan lain juga dituduh bertanggungjawab terhadap deforestasi. “Kalau kita panen hasil perkebunan disebutnya hasil deforestasi, kalau mereka panen misal bunga matahari disebutnya hasil panen,” tandasnya.
Kebijakan label ini harus terus dilawan, karena jika dibiarkan selain merugikan industri sawit juga kedepan bukan tidak mungkin akan menyasar komoditi lainnya misal kakao dan kopi. “Jika tidak ada langkah- langkah, ini akan berkembang juga ke kakao dan kopi. Padahal apa yang dilakukan mereka ini patut dicurigai proteksi komoditas mereka,” katanya.
