PALEMBANG, GLOBALPLANET. - “Tentu upaya yang dilakukan pemerintah pusat menjadi atensi Pemprov Sumsel. Kita akan berikan informasi yang benar pada masyarakat Sumsel. Utamanya menjelang dan saat akan dilakukan. Ingat vaksinasi jangan sampai terjadi kerumunan massa,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Selatan) Ir. H. Mawardi Yahya usai menghadiri rapat koordinasi secara virtual dalam rangka persiapan pelaksanaan vaksinisasi dengan penegakan protokol kesehatan, di command center kantor gubernur, Selasa (5/1) pagi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.
Mendagri Tito Karnavian meminta para kepala daerah aktif dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait diadakannya vaksinisasi Covid-19 secara nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kerumusan massa atau hal-hal lainnya yang dapat memicu keributan.
"Saya minta kepala daerah untuk mensosialisasikannya pada masyarakat. Sehingga pada saat vaksinisasi tidak terjadi kerusuhan atau berebut vaksin. Pelaksanaan pemberian vaksin harus tetap menerapkan protokol kesehatan," tegasnya.
Sementara Menkes RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan ketersedian vaksin untuk Indonesia sebanyak 426.800.000, untuk vaksin sendiri ada beberapa macam seperti sinovac, novavax, covax/gavi, astrazeneca dan plizer.
Dipaparkannya dalam pelaksanaan vaksinisasi untuk tahap pertama dilakukan terlebih dahulu bagi para tenaga kesehatan yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, kemudian petugas layanan publik, masyarakat rentan dan masyarakat lainnya.
"Bagi tenaga kesehatan, kami mohon datanya benar-benar valid. Kita juga sudah menyiapkan 30.346 ribu Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah dilatih untuk melakukan vaksinisasi," ungkapnya.
Dia juga menyebut, renacana penyuntikan vaksin perdana pada tanggal 13 Januari 2021 secara serentak di 34 Provinsi yang terbagi dalam tiga kelompok. Masing-masing kelompok pertama adalah para pejabat publik dan daerah seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Jendral, Kepala Dinkes, Sekda, Pangdam, dan Direktur Utama RSUD rujukan Covid-19.
Kemudian kelompok kedua pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan "Key Leader" Kesehatan Daerah. Serta kelompok ketiga yaitu para tokoh agama di daerah diantaranya Perwakilan Nahdatul Ulama (NU dan Muhammadiyah. Perwakilan Organisasi Kristen, Katolik, Budha dan Hindu.
Dilain pihak Kepala BNPB RI, Doni Donardo mengajak semua masyarakat Indonesia untuk tetap melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan meski vaksin sudah ada.
"Meski vaksin sudah ada kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3 M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak," ungkapnya.
Dia juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengaktifan kembali posko terpadu penanganan Covid-19 baik di tingkat kelurahan maupun pedesaan.
"Pengaktifan posko-posko penanganan Covid-19 secara terstruktur dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan baik unsur pemerintah maupun masyarakat sampai tingkat RT/RW dengan pembinaan secara berkesinambungan termasuk penyediaan alokasi pendanaan dari daerah guna menjamin penegakan disiplin protokol kesehatan," terangnya.
