LAHAT, GLOBALPLANET - Massa menilai Inspektorat lamban dalam melakukan pengembangan laporan mereka. Ada dua hal yang menjadi sorotan serius FMGK dalam proses penggunaan dana desa di Gunung Kerto. Pertama dugaan bangunan mark up rehab jembatan beton dan selanjutnya terkait pemalsuan dokumen BPD dengan mencatut nama dan nomor surat BPD dalam dokumen Musdes yang disinyalir tidak pernah dilaksanakan.
"Kepada pihak Inspektorat kami menuntut agar segera melakukan pemeriksaan Kepala Desa Gunung Kerto yang secara terang-terangan dengan segala unsur kesengajaannya telah memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi," kata Korlap Aksi FMGK hari ini, Hendro Juniarto, Selasa (25/8/2020).
Massa juga meminta agar dilakukan pemeriksaan secara serius terhadap segala peruntukan Dana Desa Gunung Kerto Tahun Anggaran 2020 termasuk di dalamnya berupa bangunan Mark Up dalam rehab jembatan beton.
Sementara, Kepala Inspektorat Lahat, Yunisar Rahman, langsung menemui massa pengunjuk rasa dan memberikan mengklarifikasi apa yang disampaikan para orator.
"Ini merupakan bentuk kontrol sosial dan menjadi hak warga negara. Terkait tuntutan kawan-kawan FMGK kami kemarin sudah mengeluarkan surat perintah untuk tim kami agar melakukan pemeriksaan ke Gunung Kerto pada hari ini. Jadi meski tanpa ada unjuk rasa memang kita sudah jadwalkan datang ke Gunung Kerto," ucapnya.
