BOGOR, GLOBALPLANET. - Untuk membuat data desa secara presisi, Bupati Nikson Nababan telah menjalin memorandum of understanding ()MoU) dengan pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Senin (12/10/2020).
Dari keterangan resmi pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Taput, Provinsi Sumatera Utara, kepada sejumlah media, Rabu (14/10/2020), disebutkan penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Bupati Nikson Nababan dan Rektor IPB Prof Dr Arif Satria.
Saat itu Bupati Nikson Nababan didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Simaremare dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Luhut Aritonang.
Sementara Rektor IPB Prof Dr Arif Satria didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Prof Dodik Ridho Nurrochmat, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dr Ernan Rustiadi.
Lalu, Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat Dr Sofyan Sjaf, Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni Dr Syarifah Iis Aisyah, Direktur Prasarana, Sarana, dan Pengamanan Lingkungan Bambang Kuntadi, SP MM.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka MHum turut hadir dalam MoU itu. Sebagai informasi, Nikson Nababan juga adalah kader menjadi Ketua PDIP Kabupaten Taput.
Dalam kata sambutannya, Bupati Nikson Nababan mengungkapkan, sejak mencalonkan diri menjadi Bupati di tahun 2013, dirinya punya visi dan misi saya untuk memulai pembangunan Tapanuli Utara dari desa.
"Desa kuat, maka kota akan kuat. Saya berharap program data desa presisi ini bisa dimulai awal November nanti dan Tapanuli Utara menjadi pilot project-nya,” kata Nikson usai MoU.
Sementara Rektor IPB Prof Arif Satria yakin MoU ini mnejadi momen untuk memanfaatkan inovasi yang dihasilkan IPB untuk masyarakat dan daerah. Data desa presisi, kata Rektor mencontohkan, sangat berguna untuk meningkatkan akurasi data sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan desa.
“Kita berusaha menghasilkan perencanaan yang berkualitas. Akurasi data menjadi keniscayaan. Apabila data bermasalah, maka jangan berharap pembangunan akan berjalan dengan baik. IPB University saat ini terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk mensosialisasikan pentingnya program data desa presisi ini,” ujar Prof Arif.
Dalam kesempatan yang sama anggota Komisi IV DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, saat ini kebijakan pembangunan harus dibangun berdasarkan paradigma science based policy. Perguruan tinggi dalam hal ini sebagai center of excellence, di mana kebijakan harus berpijak pada hasil riset perguruan tinggi.
“Penemuan di IPB sudah banyak dan luar biasa. Saya yakin itu akan sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Semua yang sudah dihasilkan, kita akan perjuangkan untuk dapat menjadi landasan kebijakan pembangunan di segala bidang baik di pemerintah pusat dan daerah,” tutur Rieke.
