loader

KPK Kembali Sambangi Musi Banyuasin, Ada Apa?

Foto

MUBA, GLOBALPLANET. - Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI, Wahyudi, mengatakan, kedatangan pihaknya secara khusus dalam bagian program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi di Provinsi Sumsel.

"Kami mengapresiasi Bupati dan jajaran Musi Banyuasin atas peringkat capaian indikator-indikator yang kami tetapkan di dalam tata kelola pemerintah yang baik. Capaiannya sangat memuaskan," ujar dia, saat dibincangi, Selasa (1/12/2020).

Dikatakan Wahyudi, secara umum saat ini Muba berada di peringkat 4 dalam tata kelola pemerintah yang baik, peringkat tersebut dapat berubah kembali karena penilaian di Desember belum berakhir.

"Secara khusus di Sumsel, Muba berada diperingkat pertama. Tadi sudah disampaikan beberapa catatan, namun pada prinsipnya adalah progres sangat mengembirakan, terutama tadi ada inovasi-inovasi dari Bupati dan jajaran terkait dengan utilisasi dan optimalisasi aset dan terkait dengan PAD yang nanti efek dominonya itu kepada para petani," beber dia.

Apa yang telah dilakukan Muba, sambung dia, merupakan hal yang luar biasa dan jika berhasil dapat dijadikan benchmarking bagi daerah lain, terutama pemanfatan aset maupun potensi Pemda yang selama ini cenderung kurang optimal

"Ada delapan indikator yang ditetapkan KPK, yakni mulai dari perencanaan penganggaran, barang dan jasa, perizinan, penguatan pengawasan internal, manajemen aparatur sipil negara, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah," jelas dia.

Sementara, Bupati Muba Dodi Reza alex Noerdin, mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Wilayah II KPK.

"Pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat fundamental dan strategis dalam menegakkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini selaras dengan misi pertama Pemerintah Kabupaten Muba yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandas dia.

 

KPK

Share

Ads