JAKARTA, GLOBALPLANET. - Jika benar Surpres sudah turun, berarti ini untuk yang kedua kalinya. Sebab, pada Februari 2017 Surpres untuk revisi UU ASN juga ada.
Namun, faktanya pembahasan tidak berjalan lantaran pemerintah enggan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Dan, sampai masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 berakhir, revisi UU ASN tidak berjalan.
Revisi ini kemudian dilanjutkan oleh anggota DPR periode 2019-2024. Namun, prosesnya kembali dari nol. Revisi UU ASN lagi-lagi masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.
Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Barat Cecep Kurniadi mengungkapkan, mereka mendapatkan informasi adanya Surpres dari salah satu anggota Komisi X DPR RI. 123
Kabar itu membawa angin segar karena masih banyak honorer K2 dan non kategori usia 35 tahun ke atas yang ingin menjadi PNS.
"Syukur alhamdulilah kalau Surpresnya turun. Perjuangan akan terus berlanjut menuju PNS," kata Cecep.
Walaupun begitu, Cecep mengaku akan tetap mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021. Tidak hanya Cecep tetapi juga sejumlah guru honorer K2 yang usianya sudah lanjut. Sedangkan Korwil PHK2I Jawa Timur Eko Mardiono menegaskan, menolak PPPK dan akan menunggu revisi UU ASN. Dia yakin UU ASN akan direvisi sehingga honorer K2 tua bisa diangkat PNS.
"Saya tetap konsisten berjuang demi PNS. Tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak akan berubah," ujarnya.
Namun, sejumlah anggota DPR RI yang dihubungi tentang kabar Surpres malah mengaku tidak tahu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan belum mendapatkan informasi kalau surpresnya sudah terbit.
"Saya belum dapat informasi itu, mungkin Komisi II lebih tahu," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI Hugua yang dihubungi terpisah juga mengatakan hal sama. Sampai saat ini belum ada informasi tentang turunnya Surpres untuk pembahasan revisi UU ASN.
"Saya belum dapat informasi soal surpresnya. Kalau sudah ada pasti sudah diinformasikan di rapat fraksi PDI Perjuangan. Sebab, setiap undang-undang yang akan dibahas dan jadi prioritas selalu dibahas di fraksi dulu," tandasnya dilansir dari JPNN.com, Kamis (3/12/2020).
