PRABUMULIH, GLOBALPLANET - Dari Rp 92 miliar itu, Rp 39,8 miliarnya Pemkot terpaksa mekukan refocussing anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 ini sesuai dengan instruksi pemerintah pusat.
Refocussing anggaran tersebut dilakukan di 11 Organisasi Perangkat Daerah (Pemkot) terkait di lingkungan Pemkot.
Antara lain; Dinsos, Dinkes, DPPKBP3A, DPMD, Disperindag, Sat Pol PP, Dishub, Disnaker, Dinas Pertanian, Diskop dan UMKM, dan Dinas Ketahanan Pangan.
Hal itu terungkap ketika Pemkot mengelar rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Pemkot, belum lama ini.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda), Elman ST MM dikonfirmasi, Senin (15/3/2021) membenarkan hal itu. “Iya, ada anggaran Rp 39,8 miliar di sejumlah OPD terkait terpaksa dilakukan refocussing anggaran guna penanganan dan penanggulangan Covid-19 ini. Anggaran tetap di OPD, hanya diwajibkan di kegiatannya masalah penanganan dan penanggulangan Covid-19,” beber Sekda.
Di tengah kondisi defisit anggaran ini, Elman mendorong OPD untuk kreatif dan inovatif mengali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentunya, tanpa memberatkan masyarakat.
“Pembangunan ingin terus berjalan, kalau mengandalkan APBD ada tidak bisa. Makanya, tingkatkan potensi PAD. Juga, rutin melobi pusat agar anggaran bisa dibangunkan di Prabumulih,” tukasnya.
Ucap Elman, mengoptimalkan PAD tidak hanya dilakukan Bapenda. Tetapi, harus didukung semua OPD di lingkungan Pemkot juga punya tanggung jawab.
“Pemotongan anggaran dilakukan pusat, tidak hanya untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 saja. Termasuk juga, vaksinasi telah dilakukan sejauh ini,” tandas Mantan Kepala Bappeda ini.
Semantara, Kepala BPKAD, H Jauhar Pahri Ak CA mengatakan, kalau di tengah pandemi Covid-19 ada penekanan dari pusat juga punya Pemkot peranan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 ini. Makanya, dilakukan recofussing anggaran ini.
“Pada 2020 lalu, APBD Induk hanya Rp 800 miliaran dan Perubahan Rp 1 triliun. Untuk recofussing anggaran sebesar Rp 39,8 miliar berasal dari DAU 8 persen sekitar Rp 31,8 miliar. Dan, DED Rp 8 miliar,” jelas Jauhar.
Total keseluruhan, kata dia, memang Pemkot mengalami defisit anggaran Rp 92 miliar.
“Kita juga mendorong setiap OPD, mengoptimalkan dan memaksimalkan penanganan dan penanggulangan Covid-19 ini dengan anggaran refocussing tersebut,” ucapnya.
Sambungnya, menghindari pelanggaran dalam penggunaan anggaran penanganan dan penanggulangan Covid-19 harus dikelola sesuai aturan dan ketentuan.
“Karena, jika salah-salah rentan bersinggung dengan hukum. Dan, salah satu landasannya Perpres No 33/2020 tentang standar harga satuan regional,” ingatnya.
