PALEMBANG, GLOBALPLANET - Polda Sumsel menyiapkan ratusan personel untuk mengamankan jalannya tahapan Pemilu 2024. Jumlah personel yang disiapkan jauh lebih banyak setelah kampanye terbuka dimulai.
Kapolda Sumsel, Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK melalui Karo Ops Polda Sumsel, Kombes Pol Reeza Herasbudi SIK MM mengatakan, Polda Sumsel telah disiapkan sekitar 541 personel untuk mengamankan tahapan Pemilu 2024.
"Jumlah personel tersebut kita kira cukup dalam mengamankan jalannya tahapan Pemilu 2024, karena kita melihat hanya kegiatan sosial, door to door, dan lainnya," katanya, Senin (27/11/2023).
Lanjutnya, Polda Sumsel akan menyiapkan jumlah personel lebih dari jumlah tersebut. "Ini kan belum terbuka kampanyenya, kalau sudah terbuka kita akan menyiapkan jumlah personel yang lebih banyak lagi," ujarnya.
Kombes Pol Reeza mengatakan, untuk keamanan media sosial Mabes Polri akan menurunkan tim siber untuk memantau. "Tim Siber akan diturunkan Mabes Polri untuk melakukan pengawasan se- Indonesia dan kita akan memback up saja masalah itu," katanya.
Kombes Pol Reeza menuturkan bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi bersama dengan Bawaslu Sumsel, "Pastinya kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu Sumsel," tuturnya.
Terakhir, Kombes Pol Reeza mengatakan untuk pengamanan akan dilakukan selama 24 jam. "Kita akan melakukan pengamanan selama 24 jam dan untuk titik rawan saat ini tidak ada karena semuanya aman dan kondusif," tutupnya.
Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, pesta demokrasi diharapkan berjalan dengan gembira, patuh terhadap aturan - aturan yang telah ditentukan dan pelaksanaan kampanye bisa berjalan dengan baik.
"Data telah disampaikan kepada Bawaslu ada 5515 titik, artinya kita dari Bawaslu Provinsi dan jajaran akan menyisir tempat - tempat itu, apakah tempat itu sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, Bawaslu di 17 Kabupaten Kota, dan jika memang sudah bersatu clear. Namun, kita tetap akan pastikan titik tersebut tempat pemasangan alat peraga kampanye itu sudah sesuai ketentuan atau belum," jelasnya.
Kegiatan yang tidak boleh lagi dilakukan saat mulai masa kampanye, Kurniawan mengatakan, banyak larangan yang tidak diperbolehkan misalnya kampanye di tempat ibadah itu tidak ada toleransi karena itu sangat sensitif. kemudian peserta pemilu itu harus tertib menyampaikan pemberitahuan, ada izin dari Kepolisian.
"Yang terpenting menginformasikan kepada Bawaslu, pada saat akan melakukan adanya kegiatan kampanye. Karena tidak menutup kemungkinan ada yang lalai untuk memberitahukan kegiatan mereka seperti apa, bentuknya apa, minimal kita bisa melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran," katanya.
Untuk media sosial, sambung Kurniawan menjelaskan, setiap partai harus menyampaikan akun nya kepada Bawaslu. "Setiap partai minimal 20 akun wajib menyampaikan ke Bawaslu Provinsi, dan untuk platform nya bebas tergantung yang mana yang akan dipakai seperti Facebook, tiktok, Instagram, oleh masing - masing partai politik," pungkasnya.
Ketua KPU Provinsi, Andika Pranata Jaya mengatakan, belajar dari proses pemilu sebelumnya bahwa KPU memastikan bahwa proses logistik pemilu itu sudah sampai ke lokasi sebelum hari pemungutan suara.
"Kpps nya kita latih lebih dari dua orang sehingga pengetahuan mereka bertambah, sehingga potensi keliru di TPS itu bisa diminimalisir," katanya.
Lanjutnya, di Sumsel banyak daerah perairan, perkebunan, perkotaan, pedesaan. "Semua cluster sudah kita pelajari, untuk daerah perairan kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, pemkab dan dengan TNI angkatan Laut, ASDP, untuk transfortasi ke daerah sungai, yang jelas ditempat lainnya juga kita akan kerjasama dengan Pemkab, TNI - Polri, dan pihak terkait lainnya untuk mendistribusikan logistik," urainya.
Masih katanya, saat ini pihaknya telah menyelesaikan logistik tahap satu untuk alat kelengkapan. Saat ini sedang jalan pencetakan surat suara DPD, lanjut pencetakan surat suara DPR, DPR RI, DPRD, dan lainnya.
"Mudah - mudahan semuanya bisa disiapkan tepat waktu dan bisa didistribusikan ke daerah kabupaten kota," tutupnya.
