PALEMBANG, GLOBALPLANET - Tata kelola perkebunan sawit terancam kacau. PKS (Pabrik Kelapa Sawit) terancam tutup karena kurang bahan baku dan akibatnya PHK pun mengancam.
"Ada banyak pabrik kecil dan besar tanpa kebun serta tidak bermitra. Mereka mengandalkan buah sawit dari pasar bebas. Akibatnya pencurian marak. Pabrik kami bangun dengan kemitraan, kini kekurangan buah. Bila tak ditata pemerintah, bisa berujung PHK," ujar Antony Sitorus, Pimpinan Perusahaan PKS dan Kebun Kemitraan dalam pernyataan resmi diterima globalplanet, Jumat (5/4/2024).
Akhir-akhir ini memang ramai pemberitaan tentang pabrik sawit tanpa kebun. Keberadaan pabrik tanpa kebun menampung buah sawit dari pasar bebas, sehingga pencurian brondolan dan TBS merajalela. Pabrik tanpa kebun ini beroperasi atas dasar perizinan "Aneh dan magic".
Dampak lanjutannya, karena banyak pencurian mengakibat kinerja pabrik kemitraan jadi menurun dan tidak efisien. Kondisi ini bisa berujung pengurangan jam kerja dan bahkan PHK pekerja.
Tak heran Ketua Buruh Sumsel juga gerah. "Kami menolak pabrik sawit tanpa kebun dan kemitraan. Hal ini merusak tata kelola yang ada. Anggota kami yang bekerja di pabrik dan kebun kemitraan terancam. Karena perusahaan mereka kekurangan buah dan operasional pabrik tidak efisien. Hal ini mengancam nasib kami juga. Pemerintah harus menertibkan ini," tegas Abdullah Anang, Ketua KSPSI Sumsel.
Sumarjono Saragih, Ketua APINDO Sumsel juga membenarkan hal ini. "Benar. Forum Bipartit APINDO dan Serikat Buruh mendesak adanya kepastian berusaha dan penegakan hukum. Kekacauan seperti ini akan merugikan buruh dan pengusaha," ujarnya.
Selain itu, khususnya pabrik kecil yang menampung brodolan (untuk asam tinggi) berpotensi merugikan penerimaan negara. Minyak sawit dengan asam tinggi diatur sedemikian rupa (campur minyak goreng bekas) untuk diekspor dengan bea dan pajak yang lebih rendah. "Jadi situasi ini memang merugikan semua pihak termasuk negara," ujar Antony Sitorus dan diaminkan oleh Sumarjono Saragih.
