PALEMBANG, GLOBALPLANET - Organisasi masyarakat DPW Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSKI-I) Sumatera Selatan (Sumsel) dan DPW Corporation Anti Corruption Agency (CACA) Sumsel menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Kamis (3/8/2023) sekira pukul 10.00 WIB.
Aksi demo tersebut dikomandoi Koordinasi Aksi, Mukri AS dan Koordinator Lapangan, Reza Fahlepie berjalan aman dan baik langsung diterima dan ditemui di pintu gerbang kantor Kejari oleh Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya, dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Inteligen, Tommy Harizon, SH.
Juga, beberapa anggota Kepolisian Polrestabes Palembang yang mengawal aksi tersebut sampai selesai.
Dalam tuntutan mereka, tertuliskan di spanduk yang dibawa bahwa bertuliskan, mendesak Kejari Palembang untuk menelusuri dugaan kekayaan tidak wajar Camat Kemuning Palembang, dan kedua mendesak APIP Kota Palembang untuk memberikan pengawasan terhadap pejabat publik yang hidup bermewah - mewahan.
Selain itu, organisasi masyarakat DPW MSK Indonesia Sumsel dan DPW CACA Sumsel melakukan upaya menyampaikan kritik dan otokritik kepada Kejari Palembang dengan menyatakan sikapnya yakni mendesak Kejari Palembang agar berkoordinasi dengan Inspektorat dan APIP Kota Palembang mengenai Oknum Pejabat Publik yang Pamer Kekayaan, ditengah pemulihan ekonomi nasional, sikap yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik.
Lalu, Meminta Kepada Walikota Palembang, agar tegak lurus dengan aturan tentang etika pegawai negeri sipil serta menegur, perilaku yang sengaja mengumbar dan memperlihatkan harta kekayaannya.
Diwawancarai usai aksi demo, Mukri mengatakan pihaknya mendatangi Kejari Palembang untuk menyampaikan keprihatinan kita, bahwa merujud dari pernyataan atau statement bapak Walikota Palembang, Harnojoyo terkait dengan salah satu oknum pejabat di lingkungan Kota Palembang.
"Jadi, dia ini memperlihatkan kepada publik tentang pola hidup dan gaya yang bermewah - mewahan. Dalam situasi pasca Covid 19 dimana kita mendukung program Nasional percepatan pemulihan ekonomi nasional, diharapkan semua instrumen itu berfokus bagaimana mengutamakan pelayanan kepada masyarakat atau publik service," katanya.
Lanjutnya, maka itu pihaknya datang ke Kajari Palembang karena tegak lurus dengan pernyataan sikap Walikota Palembang dalam memberikan wanti - wanti, peringatan kepada pejabat - pejabat Kota Palembang jangan sampai mempertontonkan pola gaya hidup yang bermewah - mewahan.
"Karena itu akan memunculkan analisa, interpetasi yang subjektif atau tidak elok. Disisi lainnya, dengan jabatan yang melekat pada diri seseorang itu, itu mempengaruhi persepsi publik," jelasnya.
Aksi ke kantor Kejari Palembang hari ini, sambung Mukri bahwa mengharapkan pihak Kejari untuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan APIP Kota Palembang tentang adanya sikap perilaku oknum pejabat Kota Palembang yang mempertontonkan pola dan gaya hidup yang bermewah - mewahan.
"Catatan dan harapan kita, bahwa bapak Walikota Palembang yang telah ditegaskannya bisa ditaati dan diikuti oleh pejabat - pejabat yang ada di Kota Palembang, dan upaya menegakkan kode etik pegawai negeri sipil yang ada di Kota Palembang," pungkasnya.
Sementara itu, Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya, dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Inteligen, Tommy Harizon, SH mengatakan aksi demo hari ini adalah menyampaikan bahwa ada salah satu Camat di Kota Palembang yang berperilaku kurang menyenangkan bagi beberapa masyarakat.
"Tepatnya, berprilaku atau pola gaya hidup. Dari statement surat yang dibawa mereka juga sudah ada statement Walikota Palembang untuk melakukan audit kepada yang bersangkutan melalui inspektorat. Dan untuk Kejari Palembang sendiri bahwa laporan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan Kepala Kejari Palembang dan menunggu sikap pimpinan," ujarnya.
