PALEMBANG, GLOBALPLANET - Gubernur Sumsel Herman Deru secara resmi melantik tujuh penjabat (Pj) bupati dan wali kota. Pelantikan Pj dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan bupati dan wali kota di tujuh daerah tersebut.
Tujuh Pj yang dilantik, Senin (18/9/2023) yakni Pauzan Khoiri sebagai Pj Bupati Empat Lawang, Lusapta Kurnia Yudha sebagai Pj Wali Kota Pagaralam, Ratu Dewa sebagai Pj Wali Kota Palembang, Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim.
Lalu Hani Sopiar Rustam sebagai Pj Bupati Banyuasin, Trisko Defriyansa sebagai Pj Wali Kota Lubuklinggau, dan Elman sebagai Pj Wali Kota Prabumulih.
Tujuh Pj yang dilantik merupakan sosok yang tepat karena memiliki sederet pengalaman di pemerintahan. Di antaranya Ratu Dewa yang dilantik Pj Wali Kota Palembang, merupakan sosok pejabat yang dikenal memiliki banyak pengalaman mulai dari bagian humas hingga menjadi sekda.
Begitu pun Lusapta Yudha Kurnia, adik ipar Gubernur Sumsel Herman Deru yang dilantik menjadi Pj Wali Kota Pagaralam. Lusapta Yhuda juga memiliki banyak pengalaman mulai dari Pemkab OKU Timur, Pemkot Palembang hingga Pemprov Sumsel.
Selama ini, Lusapta adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumsel. Sangat cocok memimpin Pagaralam yang merupakan Kota Wisata di Sumsel.
Gubernur Herman Deru menitipkan sejumlah pesan khusus kepada Pj bupati dan wali kota yang dilantik. "Negara percaya dan yakin jika para Pj Bupati dan Wali kota ini dapat melanjutkan kepemimpinan sebagai kepala daerah. Kepercayaan ini harus dijaga dengan baik," kata Herman Deru.
Para Pj Bupati dan wali kota diimbau tetap berkomunikasi baik dengan bupati atau wali kota sebelumnya maupun dengan jajaran instansi vertikal.
"Koordinasi dan sinergitas ini penting agar pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan dapat terus dilanjutkan. Pembangunan ini harus tetap berjalan sesuai warna daerah masing-masing dan berdasarkan RPJMD," terangnya.
Apalagi, para Pj bupati dan wali kota dihadapkan dengan tantangan berat yakni tahun politik. "Menghadapi tahun politik ini, kita harus kerja cerdas dan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
"Termasuk juga pembangunan di daerah eks transmigrasi. Pembangunan di wilayah ini adalah tanggung jawab bersama tanpa melihat wewenang siapa. Pj Bupati dan wali kota ini harus tinggalkan warisan atau legacy saat kembali lagi menjadi ASN ," ujarnya.
