MEDAN, GLOBALPLANET - Dari informasi yang diperoleh media di Medan, Kamis (30/1/2020), disebutkan llokakarya akan berlangsung dari pagi hingga sore hari di Hotel Grand Aston Jalan Balai Kota atau persisnya tepat di depan Lapangan Merdeka.
Sebagai informasi, CIPE adalah sebuah lembaga yang beralamat di 1211 Connecticut Avenue NW Suite 700, Washington DC, 20005 dengan nomor kontak (202) 721-9200.
Dalam keterangan itu, Yanety Tarigan selaku konsultan CIPE menerangkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit terus berkembang dan merupakan pendorong utama pembangunan ekonomi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, dan menjadi salah satu bisnis pendorong pengentasan kemiskinan dengan mempekerjakan kurang lebih 5,6 juta orang.
Namun, kata Yanety, sektor kelapa sawit juga rentan akan praktik korupsi. Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016 menunjukan bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit masih rawan korupsi.
Potensi korupsi tersebut disebabkan oleh belum adannya desain tata kelola usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Ini dipandang sebagai sebuah kondisi yang tidak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan di Industri kelapa sawit.
Lalu, untuk meningkatkan kesadartahuan, kepedulian dan pengetahuan mengenai praktik dan perilaku apa saja yang termasuk dalam tindak korupsi serta apa saja upaya untuk mencegah korupsi di bisnis kelapa sawit, maka RSPO dan Center CIPE yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelenggarakan workshop di Medan, Sumatera Utara.
Jika petani sawit atau siapa pun pemangku kepentingan di industri sawit, bisa mengikuti lokakarya ini dengan cara menghubungi Winda Saragih atau Nanda Ismael melalui email nanda.ismael@rspo.org atau via telp (62) 21-2506417 atau Yunety tarigan melalui email yunetytarigan@yahoo.com via mobilephone 081311500564.
